Komisi VIII DPR Beberkan Tantangan untuk Risma dan Gus Yaqut

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily memberikan beberapa catatan terkait pelantikan Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle jilid pertama. Menurutnya, semua pihak harus menghormati pilihan Presiden dalam memilih para pembantunya dengan memberikan kesempatan kepada figur-figur baru tersebut untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk bangsa.

"Tak mudah bagi para anggota kabinet baru menjalankan tugas-tugas kenegaraan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada berbagai dimensi, terutama ekonomi, sosial dan bahkan dalam politik. Diperlukan kerja keras super ekstra untuk membantu Presiden Jokowi," kata Ace kepada SINDOnews, Kamis (24/12/2020).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini pun mengungkap tantangan 2 menteri baru yang merupakan mitra kerjanya. Untuk Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini , pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dampak sosialnya masih dirasakan masyarakat, Mensos harus tetap memastikan program Perlindungan sosial dapat mengatasi kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) harus dimanfaatkan untuk membantu rakyat dengan tepat sasaran dan data yang akurat. ( )

"PR (pekerjaan rumah) utama Bu Risma adalah menata kembali program bantuan perlindungan sosial dengan melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tidak boleh lagi ada ketidaktepatan penerima bantuan sosial dan salah sasaran. Harus dipastikan data-data itu valid dan akurat," kata Ace.

Untuk Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas , Ace percaya bahwa sahabatnya itu memiliki pandangan keagamaan yang moderat. Penguasaannya terhadap isu-isu keagamaan dan kebangsaan sudah tidak diragukan lagi. Pada awal pidato, Gus Yaqut pun menegaskan bahwa Indonesia ini merupakan milik semua agama. Tidak ada yang berhak mengklaim bahwa Indonesia milik agama tertentu. Hal ini harus ditunjukkan dalam praktik pengelolaan Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk itu, kata Ace, Kemenag harus melayani semua agama di Indonesia, bahkan bukan hanya dimiliki oleh organisasi keagamaan dan partai tertentu. Ukhuwah Islamiyah, wathaniyah dan basyariyah merupakan landasan dalam membangun persaudaraan antarsesama. ( )

"Sikap wasathiyah, moderat, dan toleransi sudah harus terbangun dari sejak dalam pikiran. Karena dari pikiran itulah setiap tindakan terejawantah. Kementerian Agama harus menebarkan kerukunan intra dan antaragama," katanya.

Menurut Ace, tantangan yang harus dihadapi Gus Yaqut adalah menghadapi sekelompok pihak yang selalu mengatasnamakan agama lalu menghalalkan segala bentuk kekerasan dan melanggar tatanan kenegaraan. Menghadapinya tentu bukan dengan kekerasan negara yang dilakukan oleh Kemenag, karena itu bukan ranahnya.

"Jika kekerasan atas nama agama, agama apapun, baik verbal maupun fisik yang menimbulkan konflik sosial dalam masyarakat, lebih baik serahkan pada mekanisme hukum," ujar Ace.

Oleh karena itu, Ace menegaskan, Kemenag harus lebih mengedepankan aspek preventif, persuasif, mediasi dan membuat early warning system yang dapat mendeteksi potensi konflik intra dan antar umat beragama.

"Alangkah lebih baiknya jika segala perbedaan pandangan keagamaan itu diselesaikan dengan cara dialog dan diskusi yang konstruktif. Dibutuhkan pendekatan yang humanis, terbuka dan beradab. Bukan dgn cara mobilisasi massa, mencerca, menghina dan melontarkan kata-kata yang tak pantas," saran Ace.