Polemik Tes Covid-19 untuk Pengguna KRL, DPR: Kuncinya Disiplin Prokes
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan, disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes) merupakan kunci mengendalikan Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah pusat dan daerah (Pemda) memperketat protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan mewajibkan rapid test antigen atau swab test PCR untuk perjalanan pesawat dan kereta api (KA) antar provinsi. Kemudian, muncul usulan agar ketentuan ini berlaku juga untuk penumpang KRL Commuter Jabodetabek dan Transjakarta (TJ) mengingat kedua moda transportasi ini selalu penuh penumpang di jam-jam sibuk dan sangat rawan penularan Covid-19.
Menanggapi usulan itu, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengakui ini dilema karena prokes dan testing sama-sama penting. Namun, dia menegaskan bahwa yang paling utama adalah memperketat dan disiplin terhadap prokes, bukan soal rapid test antigen. "Ya itu bagus, kalau itu dilakukan tapi prokes masih longgar saya kira kok kita masih berat untuk menjalani Covid-19 ini. Saya kira termasuk di dalamnya adalah Commuter Line dan Transjakarta," kata Rahmad kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Bertambah 7.514, Kini Ada 685.639 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia)
Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta agar prokes Covid-19 tetap tegas di KRL commuter line dan juga Transjakarta, dan yang paling penting penumpangnya dibatasi, tidak boleh lebih dari 50% atau maksimal 50% dari kapasitas. "Ndak bisa kalau jam kerja sibuk uyek-uyekan atau berhimpit-himpitan tanpa ada jarak, itu sangat berisiko untuk terpapar Covid-19," ujarnya. (Baca juga: Soal Tes Covid-19 untuk Pengguna KRL dan Bus Trans, DPR: Jangan Bebani Rakyat)
Menurut Rahmad, tidak ada gunanya rapid test antigen itu jika hanya ingin melihat apakah seseorang itu positif atau tidak, kalau dalam praktik sehari-hari pelanggaran prokes masih menjadi sesuatu yang dimaklumi dan diperlonggar, nampaknya Indonesia masih panjang perjuangannya dalam melawan Covid-19. Sehingga, disiplin prokes ini harus butuh kesadaran dari semua pihak. "Kebijakan sudah, masyarakat punya tanggung jawab melaksanakan prokes, dilakukan rapid antigen tapi dalam keseharian prokes masih abai ya percuma. Yang paling penting prokes, kerumunan harus dilawan, tidak boleh ada sama sekali. Baru itu bisa kita kendalikan," tegas Rahmad. (Baca juga: Kapolri Larang 4 Kegiatan Ini saat Libur Natal dan Tahun Baru)
Oleh karena itu, legislator Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan, kalau prokes Covid-19 masih diabaikan dan dianggap remeh oleh semua orang, maka Indonesia akan terus begini, masih belum ada tanda-tanda kasus positif melandai apalagi turun. "Sehingga menjadi perhatian kita bersama, pemda, pusat maupun segala elemen masyarakat. Kata kuncinya prokes, apapun alasannya prokes menjadi harga mati untuk mengendalikan Covid-19," tandasnya.
Menanggapi usulan itu, anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengakui ini dilema karena prokes dan testing sama-sama penting. Namun, dia menegaskan bahwa yang paling utama adalah memperketat dan disiplin terhadap prokes, bukan soal rapid test antigen. "Ya itu bagus, kalau itu dilakukan tapi prokes masih longgar saya kira kok kita masih berat untuk menjalani Covid-19 ini. Saya kira termasuk di dalamnya adalah Commuter Line dan Transjakarta," kata Rahmad kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Bertambah 7.514, Kini Ada 685.639 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia)
Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta agar prokes Covid-19 tetap tegas di KRL commuter line dan juga Transjakarta, dan yang paling penting penumpangnya dibatasi, tidak boleh lebih dari 50% atau maksimal 50% dari kapasitas. "Ndak bisa kalau jam kerja sibuk uyek-uyekan atau berhimpit-himpitan tanpa ada jarak, itu sangat berisiko untuk terpapar Covid-19," ujarnya. (Baca juga: Soal Tes Covid-19 untuk Pengguna KRL dan Bus Trans, DPR: Jangan Bebani Rakyat)
Menurut Rahmad, tidak ada gunanya rapid test antigen itu jika hanya ingin melihat apakah seseorang itu positif atau tidak, kalau dalam praktik sehari-hari pelanggaran prokes masih menjadi sesuatu yang dimaklumi dan diperlonggar, nampaknya Indonesia masih panjang perjuangannya dalam melawan Covid-19. Sehingga, disiplin prokes ini harus butuh kesadaran dari semua pihak. "Kebijakan sudah, masyarakat punya tanggung jawab melaksanakan prokes, dilakukan rapid antigen tapi dalam keseharian prokes masih abai ya percuma. Yang paling penting prokes, kerumunan harus dilawan, tidak boleh ada sama sekali. Baru itu bisa kita kendalikan," tegas Rahmad. (Baca juga: Kapolri Larang 4 Kegiatan Ini saat Libur Natal dan Tahun Baru)
Oleh karena itu, legislator Dapil Jawa Tengah V ini mengingatkan, kalau prokes Covid-19 masih diabaikan dan dianggap remeh oleh semua orang, maka Indonesia akan terus begini, masih belum ada tanda-tanda kasus positif melandai apalagi turun. "Sehingga menjadi perhatian kita bersama, pemda, pusat maupun segala elemen masyarakat. Kata kuncinya prokes, apapun alasannya prokes menjadi harga mati untuk mengendalikan Covid-19," tandasnya.
(cip)
Explore More