Soal Tes Covid-19 untuk Pengguna KRL dan Bus Trans, DPR: Jangan Bebani Rakyat
Rabu, 23 Desember 2020 - 19:34 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang membebani rakyat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah pusat dan daerah (Pemda) memperketat protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dan mewajibkan rapid test antigen atau swab test PCR untuk perjalanan pesawat dan kereta api (KA) antar provinsi.
Lalu, muncul juga usulan bahwa ketentuan ini mestinya berlaku juga untuk KRL Commuter Jabodetabek dan Transjakarta (TJ) mengingat kedua moda transportasi ini selalu penuh penumpang di jam-jam sibuk sehingga sangat rawan penularan Covid-19. (Baca juga: Bertambah 7.514, Kini Ada 685.639 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia)
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang membebani rakyat. Karena untuk melakukan tes Covid-19 ini membutuhkan biaya yang tidak murah. "Sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani rakyat," kata Mufida kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Kapolri Larang 4 Kegiatan Ini saat Libur Natal dan Tahun Baru)
Mufida mengakui memang 3T yakni, testing, tracing dan treatment atau pengetesan, pelacakan dan perawatan sama wajibnya dengan 3M yakni menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Begitu juga dengan 3K yakni, kaji informasi, kelola emosi dan kembangkan sumber daya. Tapi, pengetesan dengan rapid test antigen juga akurasinya masih rendah. "3 T, 3 M dan 3 K wajib dilaksanakan. Rapid antigen sebenarnya juga belum bisa 100% medeteksi seseorang terpapar virus Covid-19 atau tidak," ujar mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini.
Oleh karena itu, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini mengingatkan 3T, 3M dan 3K ini perlu dijalankan secara beriringan oleh semua pihak. Sehingga penularan Covid-19 bisa dihindari. "3T, 3M dan 3K harus dijalankan secara simultan, nggak jalan masing-masing," pungkas Mufida.
Lalu, muncul juga usulan bahwa ketentuan ini mestinya berlaku juga untuk KRL Commuter Jabodetabek dan Transjakarta (TJ) mengingat kedua moda transportasi ini selalu penuh penumpang di jam-jam sibuk sehingga sangat rawan penularan Covid-19. (Baca juga: Bertambah 7.514, Kini Ada 685.639 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia)
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang membebani rakyat. Karena untuk melakukan tes Covid-19 ini membutuhkan biaya yang tidak murah. "Sebaiknya pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang membebani rakyat," kata Mufida kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Kapolri Larang 4 Kegiatan Ini saat Libur Natal dan Tahun Baru)
Mufida mengakui memang 3T yakni, testing, tracing dan treatment atau pengetesan, pelacakan dan perawatan sama wajibnya dengan 3M yakni menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Begitu juga dengan 3K yakni, kaji informasi, kelola emosi dan kembangkan sumber daya. Tapi, pengetesan dengan rapid test antigen juga akurasinya masih rendah. "3 T, 3 M dan 3 K wajib dilaksanakan. Rapid antigen sebenarnya juga belum bisa 100% medeteksi seseorang terpapar virus Covid-19 atau tidak," ujar mantan anggota DPRD DKI Jakarta ini.
Oleh karena itu, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPP PKS ini mengingatkan 3T, 3M dan 3K ini perlu dijalankan secara beriringan oleh semua pihak. Sehingga penularan Covid-19 bisa dihindari. "3T, 3M dan 3K harus dijalankan secara simultan, nggak jalan masing-masing," pungkas Mufida.
(cip)
Lihat Juga :
