MA: Perbuatan Homoseksual Prajurit TNI Bertentangan dengan Norma Kedinasan
Minggu, 20 Desember 2020 - 18:18 WIB
loading...
A
A
A
Lima, dengan demikian bagi majelis hakim agung kasasi telah terang dan jelas perbuatan terdakwa Apollonius melakukan hubungan seksual dengan saksi Indra Maulana telah melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pertimbangan utama kedua, berdasarkan hal-hal tersebut maka putusan judex facti in casu tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara terdakwa Apollonius berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.
Petimbangan utama ketiga, perbuatan terdakwa Apollonius melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan saksi Indra Maulana yang dilakukannya sebanyak 4 kali, merupakan perbuatan yang dapat menurunkan citra Korps Perwira serta dapat berpengaruh pada Prajurit lain di kesatuan. Di samping itu, perbuatan in casu sangat tidak layak dilakukan terdakwa Apollonius sebagai seorang perwira.
Perbuatan terdakwa Apollonius bertentangan dengan norma/aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyakarat. Oleh karenanya, terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. "Di samping itu perbuatan in casu sangat tidak layak dilakukan terdakwa (Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo) sebagai seorang perwira, karena bertentangan dengan norma/aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyakarat," ujar majelis hakim agung kasasi.
Oleh karena itu, majelis hakim agung kasasi menggariskan, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka atas perbuatan tersebut, kepada terdakwa Apollonius harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD di samping penjatuhan pidana penjara. Majelis hakim agung kasasi melanjutkan, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat terdakwa Apollonius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 bertanggal 5 Maret 2020. Kemudian, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang ada dalam salinan putusan.
Majelis hakim agung kasasi menambahkan, selain pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa Apollonius sebelum menjatuhkan putusan. Keadaan yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak aka mengulangi lagi. "Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa dapat merusak citra kesatuan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma agama serta kesusilaan dalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa tidak layak dilakukan apalagi terdakwa sebagai perwira," ucap majelis hakim agung kasasi.
Petimbangan utama ketiga, perbuatan terdakwa Apollonius melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan saksi Indra Maulana yang dilakukannya sebanyak 4 kali, merupakan perbuatan yang dapat menurunkan citra Korps Perwira serta dapat berpengaruh pada Prajurit lain di kesatuan. Di samping itu, perbuatan in casu sangat tidak layak dilakukan terdakwa Apollonius sebagai seorang perwira.
Perbuatan terdakwa Apollonius bertentangan dengan norma/aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyakarat. Oleh karenanya, terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI. "Di samping itu perbuatan in casu sangat tidak layak dilakukan terdakwa (Apollonius Bimoseno Rayca Wibowo) sebagai seorang perwira, karena bertentangan dengan norma/aturan kedinasan di kesatuan dan aturan agama serta norma kesusilaan di masyakarat," ujar majelis hakim agung kasasi.
Oleh karena itu, majelis hakim agung kasasi menggariskan, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka atas perbuatan tersebut, kepada terdakwa Apollonius harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer TNI AD di samping penjatuhan pidana penjara. Majelis hakim agung kasasi melanjutkan, dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat terdakwa Apollonius telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer tersebut dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 115-K/PM.I-02/AD/X/2019 bertanggal 5 Maret 2020. Kemudian, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang ada dalam salinan putusan.
Majelis hakim agung kasasi menambahkan, selain pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa Apollonius sebelum menjatuhkan putusan. Keadaan yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak aka mengulangi lagi. "Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa dapat merusak citra kesatuan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan Prajurit dan norma agama serta kesusilaan dalam masyarakat, dan perbuatan terdakwa tidak layak dilakukan apalagi terdakwa sebagai perwira," ucap majelis hakim agung kasasi.
(cip)
Lihat Juga :
