Soal Calling Visa Israel, PKS: Indonesia Tak Perlu Latah Ikut Timur Tengah
Minggu, 20 Desember 2020 - 09:32 WIB
loading...
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyatakan Indonesia tak perlu latah mengikuti sejumlah negara kawasan Timur Tengah yang menormalisasi hubungan dengan Israel. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan sikap tegasnya agar pemerintah mengurungkan niat untuk memberikan visa (calling visa) kepada Israel . Kebijakan itu dianggapnya bertentangan dengan konstitusi serta sikap antipenjajahan yang selama ini konsisten disuarakan.
"Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).
(Baca: Cabut 'Calling Visa' untuk Israel)
Anggota Komisi I DPR ini memjelaskan, politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.
"Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya.
"Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (20/12/2020).
(Baca: Cabut 'Calling Visa' untuk Israel)
Anggota Komisi I DPR ini memjelaskan, politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina merdeka. Dan sebaliknya, melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.
"Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel at all cost. Oleh karena itu, tidak boleh ada kebijakan yang kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian calling visa kepada warga negara Israel," ujarnya.
Lihat Juga :
