Mewujudkan Persepsi Positif Negara dari Sukses Vaksinasi

Keputusan ini solutif dan progresif. Sudah menjadi kalkulasi sejumlah kalangan bahwa rencana vaksinasi dengan skema subsidi dan skema mandiri kurang produktif, bahkan bisa saja sarat masalah. Karena bergantung pada kondisi keuangan setiap pribadi atau keluarga di masa pandemi dan resesi ekonomi sekarang, vaksinasi skema mandiri pasti berjalan lamban, memakan waktu dan juga menjadi ribet karena faktor eror di tahap penyimpanan serta distribusi vaksin. Belum lagi faktor risiko penyimpangan, seperti spekulasi dan permainan harga.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target untuk segera mewujudkan persepsi positif dari vaksinasi skema mandiri menjadi tidak mudah. Banyak orang akan menunda-nunda vaksinasi dengan alasan belum punya dana untuk membeli vaksin. Akibatnya justru bisa fatal, karena ketersediaan vaksin malah tidak menyelesaikan masalah.

Ketika banyak orang menunda-nunda vaksinasi, potensi lonjakan kasus Covid-19 tetap terbuka. Lonjakan kasus Covid-19 yang tidak berkesudahan tak hanya membentuk persepsi negatif, tetapi juga terus melipatgandakan kerugian negara dan masyarakat pada umumnya.

Kerugian masyarakat akibat pandemi Covid-19 sangat besar dan bisa dibaca dari berbagai aspek. Misalnya, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan. Begitu juga kerugian negara. Tahun 2020 ini misalnya, pemerintah kehilangan penerimaan dari pajak sampai tak kurang dari Rp 500 triliun.

Ambruknya aktivitas perekonomian menyebabkan pelaku usaha tidak mampu membayar pajak. Dari sektor pariwisata, potensi penerimaan yang mencapai enam miliar dolar AS hilang begitu saja. Kalau negara tidak segera mengambil langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisir ancaman Covid-19, nilai kerugian masyarakat dan negara akan terus berlipatganda di tahun-tahun mendatang. Dan, tentu saja akibatnya adalah menghadirkan penderitaan banyak orang.

Karena itu, keputusan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi Corona layak disebut solutif dan progresif. Keputusan populis itu menjadi kekuatan negara untuk membalikan persepsi tentang ancaman penularan Covid-19 di dalam negeri.

Semua institusi negara, baik kementerian, lembaga dan semua pemerintah daerah, wajib mengamankan keputusan ini, agar pada waktunya nanti vaksinasi corona oleh negara tepat guna dan tepat sasaran. Ketika semua warga negara diberi hak untuk mendapatkan dan menerima suntikan vaksin Corona tanpa biaya, langkah progresif ini harus dipahami sebagai upaya nyata Indonesia mewujudkan kekebalan komunitas. Bukankah banyak negara juga menempuh langkah yang sama untuk membangun persepsi positif itu?