Mewujudkan Persepsi Positif Negara dari Sukses Vaksinasi
loading...
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Foto/SINDOnews
A
A
A
BAMBANG SOESATYO
Ketua MPR
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
SUKSES vaksinasi Corona bagi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia akan mengubah persepsi tentang potensi ancaman Covid-19 di Indonesia. Dari persepsi negatif karena tingginya ancaman, akan berbalik menjadi persepsi positif berkat terwujudnya kekebalan komunitas atau herd immunity dari vaksinasi Corona yang mencapai target.
Terbentuknya persepsi positif karena minimnya ancaman penularan Covid-19 akan mendorong pemulihan pada semua aspek kehidupan. Tentu saja, di tengah perekonomian yang berselimut resesi sekarang ini, akselerasi pemulihan bisa dilakukan.
Mesin-mesin perekonomian yang bisa bekerja maksimal akan menarik kembali komunitas pekerja yang dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Juga karena ancaman Covid-19 telah direduksi sedemikian rupa, anak-anak serta remaja bisa kembali beraktivitas di sekolah maupun di kampus.
Target besar dan strategis inilah yang dibidik pemerintah ketika akhirnya sampai pada keputusan untuk tidak setengah-setengah dalam melakukan vaksinasi Corona. Sebagaimana telah diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, vaksinasi Corona tidak akan menerapkan rencana skema subsidi dan skema mandiri. Oleh negara, seluruh rakyat Indonesia diberi hak mendapatkan vaksinasi, tanpa dipungut biaya karena biaya vaksinasi ditanggung oleh negara.
Pemerintah telah berkeputusan untuk menggunakan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai vaksinasi. Dari total anggaran Rp695,2 triliun yang dikelola PEN, sudah terserap Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen. Sisanya diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir 2020, dan karena itu digunakan untuk membiayai vaksinasi corona pada tahun mendatang.
Keputusan ini solutif dan progresif. Sudah menjadi kalkulasi sejumlah kalangan bahwa rencana vaksinasi dengan skema subsidi dan skema mandiri kurang produktif, bahkan bisa saja sarat masalah. Karena bergantung pada kondisi keuangan setiap pribadi atau keluarga di masa pandemi dan resesi ekonomi sekarang, vaksinasi skema mandiri pasti berjalan lamban, memakan waktu dan juga menjadi ribet karena faktor eror di tahap penyimpanan serta distribusi vaksin. Belum lagi faktor risiko penyimpangan, seperti spekulasi dan permainan harga.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target untuk segera mewujudkan persepsi positif dari vaksinasi skema mandiri menjadi tidak mudah. Banyak orang akan menunda-nunda vaksinasi dengan alasan belum punya dana untuk membeli vaksin. Akibatnya justru bisa fatal, karena ketersediaan vaksin malah tidak menyelesaikan masalah.
Ketika banyak orang menunda-nunda vaksinasi, potensi lonjakan kasus Covid-19 tetap terbuka. Lonjakan kasus Covid-19 yang tidak berkesudahan tak hanya membentuk persepsi negatif, tetapi juga terus melipatgandakan kerugian negara dan masyarakat pada umumnya.
Ketua MPR
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia
SUKSES vaksinasi Corona bagi minimal 70 persen dari total penduduk Indonesia akan mengubah persepsi tentang potensi ancaman Covid-19 di Indonesia. Dari persepsi negatif karena tingginya ancaman, akan berbalik menjadi persepsi positif berkat terwujudnya kekebalan komunitas atau herd immunity dari vaksinasi Corona yang mencapai target.
Terbentuknya persepsi positif karena minimnya ancaman penularan Covid-19 akan mendorong pemulihan pada semua aspek kehidupan. Tentu saja, di tengah perekonomian yang berselimut resesi sekarang ini, akselerasi pemulihan bisa dilakukan.
Mesin-mesin perekonomian yang bisa bekerja maksimal akan menarik kembali komunitas pekerja yang dirumahkan atau di-PHK (pemutusan hubungan kerja). Juga karena ancaman Covid-19 telah direduksi sedemikian rupa, anak-anak serta remaja bisa kembali beraktivitas di sekolah maupun di kampus.
Target besar dan strategis inilah yang dibidik pemerintah ketika akhirnya sampai pada keputusan untuk tidak setengah-setengah dalam melakukan vaksinasi Corona. Sebagaimana telah diumumkan sendiri oleh Presiden Joko Widodo, vaksinasi Corona tidak akan menerapkan rencana skema subsidi dan skema mandiri. Oleh negara, seluruh rakyat Indonesia diberi hak mendapatkan vaksinasi, tanpa dipungut biaya karena biaya vaksinasi ditanggung oleh negara.
Pemerintah telah berkeputusan untuk menggunakan sisa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membiayai vaksinasi. Dari total anggaran Rp695,2 triliun yang dikelola PEN, sudah terserap Rp 481,61 triliun atau 69,3 persen. Sisanya diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir 2020, dan karena itu digunakan untuk membiayai vaksinasi corona pada tahun mendatang.
Keputusan ini solutif dan progresif. Sudah menjadi kalkulasi sejumlah kalangan bahwa rencana vaksinasi dengan skema subsidi dan skema mandiri kurang produktif, bahkan bisa saja sarat masalah. Karena bergantung pada kondisi keuangan setiap pribadi atau keluarga di masa pandemi dan resesi ekonomi sekarang, vaksinasi skema mandiri pasti berjalan lamban, memakan waktu dan juga menjadi ribet karena faktor eror di tahap penyimpanan serta distribusi vaksin. Belum lagi faktor risiko penyimpangan, seperti spekulasi dan permainan harga.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, target untuk segera mewujudkan persepsi positif dari vaksinasi skema mandiri menjadi tidak mudah. Banyak orang akan menunda-nunda vaksinasi dengan alasan belum punya dana untuk membeli vaksin. Akibatnya justru bisa fatal, karena ketersediaan vaksin malah tidak menyelesaikan masalah.
Ketika banyak orang menunda-nunda vaksinasi, potensi lonjakan kasus Covid-19 tetap terbuka. Lonjakan kasus Covid-19 yang tidak berkesudahan tak hanya membentuk persepsi negatif, tetapi juga terus melipatgandakan kerugian negara dan masyarakat pada umumnya.
Lihat Juga :
