Angka Kematian Ibu Tinggi, Wapres Minta IDI Lakukan Ini

Jum'at, 18 Desember 2020 - 13:51 WIB
loading...
Angka Kematian Ibu Tinggi,...
Wapres Maruf Amin. Foto/Dok BPMI
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa saat ini Indonesia masih perlu melakukan upaya-upaya yang lebih keras untuk mengejar indikator kinerja kesehatan yang masih tertinggal dari beberapa negara lain. Misalnya, angka kematian ibu Indonesia masih 177 per 100.000 penduduk. Sementara di Malaysia 29, di Thailand 37, dan di Vietnam 43.

"Begitu juga dengan tingkat kematian balita yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21. Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria, Indonesia menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga kita. Begitu pula prevalensi balita stunting kita juga masih tinggi," katanya dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , Jumat (18/12/2020).

Ma'ruf mengatakan, pencapaian indikator kinerja kesehatan tersebut bukan semata-mata tugas dari para dokter dan tenaga kesehatan karena sifatnya multidimensi. Namun setidaknya, dia menilai IDI memiliki kewajiban untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dokter di seluruh wilayah Indonesia.

Dia mengharapkan agar IDI dapat memikirkan bagaimana agar pemerintah dapat memperbaiki distribusi dokter umum di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas). "Belajar dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19, tantangan ke depan adalah membangun layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tangguh, sebagai garda terdepan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat di wilayahnya," tuturnya.

(Baca juga: Aplikasi MPDN Permudah Pelaporan Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Sinjai ).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ketum IDI Dorong Peningkatan...
Ketum IDI Dorong Peningkatan Anggaran Kesehatan
IDI dan Organisasi Masyarakat...
IDI dan Organisasi Masyarakat Desak Pemerintah Perkuat Pengendalian Konsumsi Zat Adiktif
IDI Minta Menkes Perbaiki...
IDI Minta Menkes Perbaiki Komunikasi Publik Buntut Celetukan Ukuran Celana di Atas 33 Lebih Cepat Menghadap Allah
Menkes Sebut Pria dengan...
Menkes Sebut Pria dengan Ukuran Celana di Atas 33 Lebih Cepat Menghadap Allah, IDI: Terlalu Berlebihan
Marak Kasus Pelecehan...
Marak Kasus Pelecehan Seksual Dokter PPDS, IDI: Rumah Sakit Harus Ikut Bertanggung Jawab
Marak Dokter Cabul,...
Marak Dokter Cabul, Penyalahgunaan Kekuasaaan hingga Krisis Etika Jadi Faktor
7 Perguruan Tinggi Suarakan...
7 Perguruan Tinggi Suarakan Kolegium Dokter Indonesia Tak Diambil Alih Pemerintah
IDI Akui Adanya Budaya...
IDI Akui Adanya 'Budaya' Perundungan di PPDS
Ternyata Ini Penyebab...
Ternyata Ini Penyebab Maraknya Aksi Bullying di Lingkungan PPDS
Rekomendasi
Bawa Semangat Slow Fashion,...
Bawa Semangat Slow Fashion, 7 UMKM Jogja Siap Menembus Pasar Lebih Luas di INACRAFT 2026
Bittime: Pasar Tokenisasi...
Bittime: Pasar Tokenisasi Aset RI Diramal Sentuh USD88 Miliar di 2030
Bos DJP soal Libatkan...
Bos DJP soal Libatkan Babinsa Awasi Pajak: Tak Perlu Digoreng-goreng
Berita Terkini
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Sangkal Isu Reshuffle,...
Sangkal Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tak Selalu Berujung Pergantian Menteri
Dukungan Publik Jadi...
Dukungan Publik Jadi Kunci Kejagung Tuntaskan Kasus Febrie Adriansyah
Mensesneg Ungkap Anggaran...
Mensesneg Ungkap Anggaran MBG Berpotensi Turun usai Validasi Data
Kejagung Terbitkan Sprindik...
Kejagung Terbitkan Sprindik Baru, Imigrasi Pastikan Pencekalan Febrie Adriansyah Tetap Berlaku
Infografis
Bukan Indonesia, Trump...
Bukan Indonesia, Trump Minta Pindahkan Warga Gaza ke Negara ini
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved