Fungsi dan Peran Pasar di Perbatasan Pulau Sebatik
Kamis, 17 Desember 2020 - 20:25 WIB
loading...
A
A
A
Kebijakan agribisnis pemerintah pusat dan khususnya pemerintah daerah harus terus berpihak pada masyarakat dalam melanjutkan membangun perekonomian menjadi lebih maju dan makmur.
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi akan saling memperkuat dan akhirnya perempuan menjadi mitra pembangunan ekonomi dalam masyarakat.
Kepentingan percepatan pembangunan wilayah perbatasan ditujukkan untuk melindungi segenap penduduk dan kedaulatan seluruh wilayah negara, mengamankan pembangunan wilayah dan memelihara kerja sama dengan negara tetangga guna mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai, aman dan sejahtera.
Kebutuhan dan kepentingan percepatan dalam pembangunan wilayah perbatasan harus memperhatikan berbagai sudut pandang diantaranya adalah: aspek geografis, aspek demografi, aspek sumber daya alam, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial kemasyarakatan dan aspek hankam.
Prioritas utama dalam memberdayakan perempuan petani di perbatasan setidaknya harus memerhatikan aspek geografis, aspek sumber daya alam dan paling utama aspek budaya ekonomi pengusaha kecil dan menengah yang tetap berorientasi pada jaringan kekerabatan, terikat pada ekonomi moral dan ritual keagamaan.
Para wanita Sebatik memiliki peluang terhadap prospek mengolah hasil pertaniannya menjadi makanan olahan. Hanya saja kualitas pendidikan dan pengetahuan serta budaya masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap dalam sistem perekonomian desa, sehingga sangat berpengaruh terhadap produk-produk yang dihasilkan.
Para petani perempuan ini membutuhkan dukungan pemerintah baik dalam regulasi kebijakan maupun pendampingan praktis terutama dalam bentuk pelatihan.
Kesepakatan Bersama Nomor : 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, tampaknya belum menunjukkan hasil sesuai harapan.
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan ekonomi akan saling memperkuat dan akhirnya perempuan menjadi mitra pembangunan ekonomi dalam masyarakat.
Kepentingan percepatan pembangunan wilayah perbatasan ditujukkan untuk melindungi segenap penduduk dan kedaulatan seluruh wilayah negara, mengamankan pembangunan wilayah dan memelihara kerja sama dengan negara tetangga guna mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai, aman dan sejahtera.
Kebutuhan dan kepentingan percepatan dalam pembangunan wilayah perbatasan harus memperhatikan berbagai sudut pandang diantaranya adalah: aspek geografis, aspek demografi, aspek sumber daya alam, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial kemasyarakatan dan aspek hankam.
Prioritas utama dalam memberdayakan perempuan petani di perbatasan setidaknya harus memerhatikan aspek geografis, aspek sumber daya alam dan paling utama aspek budaya ekonomi pengusaha kecil dan menengah yang tetap berorientasi pada jaringan kekerabatan, terikat pada ekonomi moral dan ritual keagamaan.
Para wanita Sebatik memiliki peluang terhadap prospek mengolah hasil pertaniannya menjadi makanan olahan. Hanya saja kualitas pendidikan dan pengetahuan serta budaya masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai pelengkap dalam sistem perekonomian desa, sehingga sangat berpengaruh terhadap produk-produk yang dihasilkan.
Para petani perempuan ini membutuhkan dukungan pemerintah baik dalam regulasi kebijakan maupun pendampingan praktis terutama dalam bentuk pelatihan.
Kesepakatan Bersama Nomor : 05/MEN.PP dan PA/IV/2010 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberdayaan Perempuan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, tampaknya belum menunjukkan hasil sesuai harapan.
(bmm)
Lihat Juga :
