Perppu 1/2020 Disahkan Jadi UU, Pengamat: DPR Sudah Jadi Stempel Pemerintah
loading...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap sejak Perppu ini diajukan sudah bisa diraba dan diduga Perppu COVID-19 ini akan diterima DPR. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 menjadi undang-undang (UU) melalui rapat paripurna ke-15 masa persidangan III tahun sidang 2019-2020.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap sejak Perppu ini diajukan sudah bisa diraba dan diduga 'Perppu COVID-19' ini akan diterima DPR. (Baca juga: Perppu Corona Jadi UU, Gugatan Amien Rais Cs Berpotensi Tak Diterima MK )
"Kita tahu DPR isinya adalah mayoritas partai-partai pendukung pemerintah. Jadi tak mungkin DPR menolak Perppu yang diajukan presiden," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (13/5/2020).
Ujang menyatakan walaupun banyak masyarakat dan tokoh masyarakat menolak Perppu COVID-19 tersebut namun DPR sudah pasti menerimanya. Ia menyebut, mungkin karena DPR sudah jadi "stempel" pemerintah.
"Dan hampir-hampir tak ada kebijakan Jokowi yang tak diloloskan oleh DPR," tutur dia.
Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat juga tak perlu merasa aneh dan heran jika akhirnya DPR menerima Perppu tersebut. Selain dari mereka merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah, mereka juga dianggap sudah tak aspiratif lagi. ( )
"Suara rakyat banyak yang tak didengar oleh wakil rakyatnya sendiri," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap sejak Perppu ini diajukan sudah bisa diraba dan diduga 'Perppu COVID-19' ini akan diterima DPR. (Baca juga: Perppu Corona Jadi UU, Gugatan Amien Rais Cs Berpotensi Tak Diterima MK )
"Kita tahu DPR isinya adalah mayoritas partai-partai pendukung pemerintah. Jadi tak mungkin DPR menolak Perppu yang diajukan presiden," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Rabu (13/5/2020).
Ujang menyatakan walaupun banyak masyarakat dan tokoh masyarakat menolak Perppu COVID-19 tersebut namun DPR sudah pasti menerimanya. Ia menyebut, mungkin karena DPR sudah jadi "stempel" pemerintah.
"Dan hampir-hampir tak ada kebijakan Jokowi yang tak diloloskan oleh DPR," tutur dia.
Di sisi lain, lanjut dia, masyarakat juga tak perlu merasa aneh dan heran jika akhirnya DPR menerima Perppu tersebut. Selain dari mereka merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah, mereka juga dianggap sudah tak aspiratif lagi. ( )
"Suara rakyat banyak yang tak didengar oleh wakil rakyatnya sendiri," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
