Tahapan Pilkada Masih Panjang, Tetap Waspada Covid-19!
Kamis, 10 Desember 2020 - 07:35 WIB
loading...
A
A
A
Dia mengungkapkan, di hari pencoblosan kemarin ada teguran yang diberikan kepada pemilih yang tidak menjalankan prokes, bahkan ada 128.094 pemilih yang diingatkan. Paling banyak teguran di Sumatera Utara, sempat juga di Bali yang setelah diingatkan berubah. (Baca juga: Mau Suntik Vaksin Covid-19, Lihat Dulu Daftar Harganya!)
Sementara dari data zona risiko daerah peserta pilkada terdapat 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 220 di risiko sedang, 56 risiko rendah, dan 4 pada zona hijau. “Setiap pekannya kita evaluasi. Kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini trennya (kasus Covid-19) sama antara pilkada dan nonpilkada,” tuturnya.
Ketua Satgas Tegur Kepala Daerah
Di tempat terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga mengaku sempat menegur sejumlah pejabat daerah. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya teguran terhadap kepatuhan prokes di sejumlah daerah penyelenggara pilkada.
“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas, kami menghubungi pejabat terkait," katanya, dalam keterangan persnya, kemarin.
Dia berharap dengan teguran tersebut pemerintah daerah dapat langsung melakukan perbaikan. “Kita lihat datanya sudah masuk di kelompok 10 besar (pelanggaran prokes). Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan, pasti akan ada perubahan. Dan, ini yang kita harapkan kerja sama antara pusat dan daerah berjalan baik. Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita,” ungkapnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Rawat Pasien)
Doni kembali meminta agar semua pihak tidak kendur dalam menjalankan prokes. Menurutnya, sebuah prestasi jika penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan aman dari Covid-19 . “Oleh karena itu, kerja keras semua pihak kami harapkan tidak kendur. Tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang, melihat perkembangan,” ujarnya.
Sementara dari data zona risiko daerah peserta pilkada terdapat 29 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 220 di risiko sedang, 56 risiko rendah, dan 4 pada zona hijau. “Setiap pekannya kita evaluasi. Kalau kita lihat, tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini trennya (kasus Covid-19) sama antara pilkada dan nonpilkada,” tuturnya.
Ketua Satgas Tegur Kepala Daerah
Di tempat terpisah, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo juga mengaku sempat menegur sejumlah pejabat daerah. Hal ini dilakukan karena masih rendahnya teguran terhadap kepatuhan prokes di sejumlah daerah penyelenggara pilkada.
“Kami melihat perkembangan dari seluruh provinsi. Ada provinsi dengan tingkat kepatuhan yang rendah dan peringatan yang diberikan petugas juga rendah sekali. Lantas, kami menghubungi pejabat terkait," katanya, dalam keterangan persnya, kemarin.
Dia berharap dengan teguran tersebut pemerintah daerah dapat langsung melakukan perbaikan. “Kita lihat datanya sudah masuk di kelompok 10 besar (pelanggaran prokes). Artinya apa? Kalau ada pemberitahuan, pasti akan ada perubahan. Dan, ini yang kita harapkan kerja sama antara pusat dan daerah berjalan baik. Ini semata-mata demi keselamatan bangsa kita,” ungkapnya. (Baca juga: Canggih, India Gunakan Robot untuk Rawat Pasien)
Doni kembali meminta agar semua pihak tidak kendur dalam menjalankan prokes. Menurutnya, sebuah prestasi jika penyelenggaraan pilkada dapat berjalan baik dan aman dari Covid-19 . “Oleh karena itu, kerja keras semua pihak kami harapkan tidak kendur. Tidak berhenti sampai dengan sekarang. Tetap mata memandang, melihat perkembangan,” ujarnya.
Lihat Juga :
