Jadilah Pemilih Rasional
Selasa, 08 Desember 2020 - 06:07 WIB
loading...
A
A
A
Saat ini masih ada waktu bagi pemilih untuk mencari tahu tentang sepak terjang calon yang akan dipilihnya. Termasuk kemampuan dalam mengatasi isu atau persoalan di daerah yang belum tertangani dengan baik. Nisa meyakini pilkada serentak tahun ini yang merupakan terbanyak dalam sejarah masih menarik minat masyarakat. Namun harus ada jaminan kesehatan bahwa ketika datang ke TPS tidak akan terinfeksi Covid-19. (Baca juga: Penanganan Terkini Kanker Usus besar)
Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia) Dahliah Umar meyakini pilkada kali ini akan tetap diminati masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan warga tetap menggunakan hak pilihnya. Pertama, untuk menilai kinerja pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi. Kedua, mencari kandidat yang sangat bagus dan mampu menjawab harapan serta isu-isu daerah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, ada jaminan KPU terkait aspek tata cara memilih di TPS dengan protokol kesehatan.
Dia mengakui ada potensi masyarakat yang tidak tahu sepak terjang para kandidat. Hal itu berpeluang masyarakat akhirnya hanya memilih tokoh yang populer, seperti keterkenalan nama, tertarik pada gambar, dan lainnya.
Mantan ketua KPU DKI Jakarta itu menilai situasi tersebut terjadi karena kampanye calon kepala daerah yang minim lantaran adanya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing). Masyarakat menjadi tidak terlalu kenal calon, kecuali mereka yang memiliki akses internet dan bisa mengakses kegiatan-kegiatan debat.
“Pada akhirnya, kuncinya adalah pembandingan antara petahana dengan penantang. Kalau petahana cukup baik mengatasi krisis Covid-19 dan mendistribusikan bansos, masyarakat akan cenderung memilihnya,” ujarnya. (Baca juga: Peneliti Korea Buat Biodiesel dari Kardus Bekas)
Kampanye yang sangat minim juga membuat masyarakat tidak sepenuhnya paham akan semua calon dan rekam jejak kinerjanya. Dalam prediksi Dahliah, kondisi itu disinyalir juga berpeluang terjadinya serangan fajar atau politik bagi uang sebelum pemungutan suara terjadi. Bentuknya pun bisa beraneka ragam.
“Politik uang juga sangat efektif karena calon sangat sedikit kesempatan bertemu pemilih. Jadi, (calon) menempuh jalur singkat dengan membagi-bagi uang,” jelas dia.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak suaranya dengan memilih calon yang tepat. Catanya bisa melalui rekam jejak dan program kerja yang akan dilakukan bila terpilih sebagai kepala daerah.
Tak Perlu Khawatir
Pemerintah berharap kekhawatiran tentang minimnya pemahaman publik terhadap profil calon dan penerapan protokol kesehatan tidak perlu berlebihan. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pilkada telah direncanakan dengan baik di masa pandemi saat ini. (Baca juga: Waspada Hoaks Jelang Pelaksanaan Pilkada 2020)
Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia) Dahliah Umar meyakini pilkada kali ini akan tetap diminati masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan warga tetap menggunakan hak pilihnya. Pertama, untuk menilai kinerja pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi. Kedua, mencari kandidat yang sangat bagus dan mampu menjawab harapan serta isu-isu daerah yang dihadapi masyarakat. Ketiga, ada jaminan KPU terkait aspek tata cara memilih di TPS dengan protokol kesehatan.
Dia mengakui ada potensi masyarakat yang tidak tahu sepak terjang para kandidat. Hal itu berpeluang masyarakat akhirnya hanya memilih tokoh yang populer, seperti keterkenalan nama, tertarik pada gambar, dan lainnya.
Mantan ketua KPU DKI Jakarta itu menilai situasi tersebut terjadi karena kampanye calon kepala daerah yang minim lantaran adanya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing). Masyarakat menjadi tidak terlalu kenal calon, kecuali mereka yang memiliki akses internet dan bisa mengakses kegiatan-kegiatan debat.
“Pada akhirnya, kuncinya adalah pembandingan antara petahana dengan penantang. Kalau petahana cukup baik mengatasi krisis Covid-19 dan mendistribusikan bansos, masyarakat akan cenderung memilihnya,” ujarnya. (Baca juga: Peneliti Korea Buat Biodiesel dari Kardus Bekas)
Kampanye yang sangat minim juga membuat masyarakat tidak sepenuhnya paham akan semua calon dan rekam jejak kinerjanya. Dalam prediksi Dahliah, kondisi itu disinyalir juga berpeluang terjadinya serangan fajar atau politik bagi uang sebelum pemungutan suara terjadi. Bentuknya pun bisa beraneka ragam.
“Politik uang juga sangat efektif karena calon sangat sedikit kesempatan bertemu pemilih. Jadi, (calon) menempuh jalur singkat dengan membagi-bagi uang,” jelas dia.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar menggunakan hak suaranya dengan memilih calon yang tepat. Catanya bisa melalui rekam jejak dan program kerja yang akan dilakukan bila terpilih sebagai kepala daerah.
Tak Perlu Khawatir
Pemerintah berharap kekhawatiran tentang minimnya pemahaman publik terhadap profil calon dan penerapan protokol kesehatan tidak perlu berlebihan. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pilkada telah direncanakan dengan baik di masa pandemi saat ini. (Baca juga: Waspada Hoaks Jelang Pelaksanaan Pilkada 2020)
Lihat Juga :
