Jadilah Pemilih Rasional
loading...
A
A
A
Menurutnya tidak hanya pemerintah ataupun penyelenggara, Satgas Covid-19 juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan seluruh tahapan pilkada dengan baik. “Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir lantaran pilkada sudah dipersiapkan dengan matang dengan berbagai upaya agar masyarakat terhindar dari paparan covid-19. Tugas masyarakat hanya patuhi protokol kesehatan, datang ke lokasi pada jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU," katanya.
Dia juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada sangatlah penting. Pasalnya pilkada merupakan momentum untuk memperoleh pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat. "Kita kan semua sepakat untuk menangani Covid-19 ini secara bersama-sama, saling bersinergi. Sinergi bersama-sama itu membutuhkan partisipasi," ujarnya.
Akmal juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sudah mempersiapkan Satgas khusus di masing-masing daerah untuk membantu kelancaran pilkada . "Tadi pagi pun sudah mempunyai sebuah Satgas tersendiri yang siap untuk men-supply ketika ada kekurangan-kekurangan kebutuhan alat-alat pelindung diri bagi penyelenggara di masing-masing daerah," katanya. (Baca juga: Kabar Baik! Harga Rokok Kretek Tidak Naik, Pekerja Selamat)
Sementara Komisi II DPR mengingatkan soal maraknya hoaks yang disebarkan jelang hari H pemungutan suara. Bukan hanya hoaks yang sifatnya serangan antarpersonal pasangan calon (paslon), tapi hoaks yang menyebar ketakutan bagi masyarakat pemilih untuk datang ke TPS juga berpotensi muncul.
Kekhawatiran ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi 4 Pilar yang bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, peran media sosial sangat penting dalam pilkada di tengah pandemi, sehingga potensi hoaks dan fitnah sangat besar.
“Ruang untuk menjatuhkan pasangan lain di tengah pandemi sangat terbuka karena dengan mudah masyarakat bisa mengakses bukan hanya terkait berita, tapi yang sangat berbahaya itu ada platform yang didesain sedemikian rupa, akun anonim yang didesain sedemikian rupa. Dan ini sudah lewat,” kata Saan dalam diskusi. (Baca juga: Turki Tegaskan Tidak Akan tunduk Pada Ancaman UE)
Saan memprediksi, hari ini kira-kira potensi hoaks apa yang paling mungkin dilakukan selain antar paslon saling menjatuhkan. Kemudian, menyebarkan kekhawatiran, ketakutan luar baisa, informasi pandemi Covid-19 yang trennya naik tajam, suara-suara terkait dengan permintaan pilkada ditunda yang rasional hingga permintaan penundaan untuk kepentingan tertentu. “Potensi yang bisa dipetakan Kominfo adalah menakut-nakuti orang datang ke TPS, sehingga partisipasi pemilih di pilkada rendah,” ujarnya.
Partisipasi rendah ini patut diwaspadai. Sebab saat ini sudah ditargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 77% karena terkait legitimasi pilkada. “Ini yang perlu diantisipasi, dipetakan dan bagaimana mencegahnya,” tegas Saan.
Sementara, Saan mengungkap, literasi masyarakat lemah, bukan hanya di tingkat bawah tapi di tingkat menengah. Tetapi di pilkada ini isunya tidak terlalu besar, karena pilkada tersebar di 270 daerah jadi sulit untuk melakukan ini. Tapi, penyebar hoaks ini berkepentingan di tingkat partisipasi pilkada, membuat pemilih malas datang ke TPS dengan alasan Covid. (Lihat videonya: Petugas Razia Protokol Kesehatan di Jakarta)
Saan mengingatkan, semua punya tanggung jawab yang sama tentang bagaimana protokol kesehatan (prokes) Covid-19 bisa berjalan dengan baik di Pilkada dan Pilkada 2020 bisa sukses, kekhawatiran banyak orang terkait klaster baru pilkada tidak terjadi, lahir pemimpin baik dan berkualitas dan pilkada berjalan dengan tingkat partisipasi yang memadai. (Kiswondari/Dita Angga/Faorick Pakpahan)
Dia juga menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pilkada sangatlah penting. Pasalnya pilkada merupakan momentum untuk memperoleh pemimpin daerah dengan legitimasi yang kuat. "Kita kan semua sepakat untuk menangani Covid-19 ini secara bersama-sama, saling bersinergi. Sinergi bersama-sama itu membutuhkan partisipasi," ujarnya.
Akmal juga mengapresiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sudah mempersiapkan Satgas khusus di masing-masing daerah untuk membantu kelancaran pilkada . "Tadi pagi pun sudah mempunyai sebuah Satgas tersendiri yang siap untuk men-supply ketika ada kekurangan-kekurangan kebutuhan alat-alat pelindung diri bagi penyelenggara di masing-masing daerah," katanya. (Baca juga: Kabar Baik! Harga Rokok Kretek Tidak Naik, Pekerja Selamat)
Sementara Komisi II DPR mengingatkan soal maraknya hoaks yang disebarkan jelang hari H pemungutan suara. Bukan hanya hoaks yang sifatnya serangan antarpersonal pasangan calon (paslon), tapi hoaks yang menyebar ketakutan bagi masyarakat pemilih untuk datang ke TPS juga berpotensi muncul.
Kekhawatiran ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam diskusi 4 Pilar yang bertajuk “Waspada Hoaks Jelang Pilkada 9 Desember” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, peran media sosial sangat penting dalam pilkada di tengah pandemi, sehingga potensi hoaks dan fitnah sangat besar.
“Ruang untuk menjatuhkan pasangan lain di tengah pandemi sangat terbuka karena dengan mudah masyarakat bisa mengakses bukan hanya terkait berita, tapi yang sangat berbahaya itu ada platform yang didesain sedemikian rupa, akun anonim yang didesain sedemikian rupa. Dan ini sudah lewat,” kata Saan dalam diskusi. (Baca juga: Turki Tegaskan Tidak Akan tunduk Pada Ancaman UE)
Saan memprediksi, hari ini kira-kira potensi hoaks apa yang paling mungkin dilakukan selain antar paslon saling menjatuhkan. Kemudian, menyebarkan kekhawatiran, ketakutan luar baisa, informasi pandemi Covid-19 yang trennya naik tajam, suara-suara terkait dengan permintaan pilkada ditunda yang rasional hingga permintaan penundaan untuk kepentingan tertentu. “Potensi yang bisa dipetakan Kominfo adalah menakut-nakuti orang datang ke TPS, sehingga partisipasi pemilih di pilkada rendah,” ujarnya.
Partisipasi rendah ini patut diwaspadai. Sebab saat ini sudah ditargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 77% karena terkait legitimasi pilkada. “Ini yang perlu diantisipasi, dipetakan dan bagaimana mencegahnya,” tegas Saan.
Sementara, Saan mengungkap, literasi masyarakat lemah, bukan hanya di tingkat bawah tapi di tingkat menengah. Tetapi di pilkada ini isunya tidak terlalu besar, karena pilkada tersebar di 270 daerah jadi sulit untuk melakukan ini. Tapi, penyebar hoaks ini berkepentingan di tingkat partisipasi pilkada, membuat pemilih malas datang ke TPS dengan alasan Covid. (Lihat videonya: Petugas Razia Protokol Kesehatan di Jakarta)
Saan mengingatkan, semua punya tanggung jawab yang sama tentang bagaimana protokol kesehatan (prokes) Covid-19 bisa berjalan dengan baik di Pilkada dan Pilkada 2020 bisa sukses, kekhawatiran banyak orang terkait klaster baru pilkada tidak terjadi, lahir pemimpin baik dan berkualitas dan pilkada berjalan dengan tingkat partisipasi yang memadai. (Kiswondari/Dita Angga/Faorick Pakpahan)