Para Menterinya Korupsi, Momentum Jokowi Bentuk Zaken Kabinet
Senin, 07 Desember 2020 - 07:08 WIB
loading...
Presiden Jokowi disarankan segera merombak kabinet dan memilih menteri yang terdiri atas para ahli, bukan politisi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sudah ada empat menteri yang terjerat korupsi sejak pertama kali Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada 2014. Di periode pertama, ada dua menteri pemerintahan Jokowi-JK yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham
Di periode kedua ini, KPK mencokok dua menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kurun dua pekan. Mantan Menteri Kelauatan dan Perikanan, Edhy Prabowo dibekuk terkait suap ekspor benih lobster, dan Mensos Juliari Peter Batubara gara-gara menyunat paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
(Baca: Juliari Siap Ikuti Proses Hukum dan Mengundurkan Diri dari Jabatan Mensos)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan kasus-kasus tersebut makin memperkuat kecenderungan persepsi publik bahwa menteri yang merupakan kader partai memang langganan menjadi ”pasien” di KPK.
"Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mempraktikkan kabinet zaken, sehingga menteri terpilih adalah para ahli yang tidak memiliki kepentingan politik," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/12/2020).
Di periode kedua ini, KPK mencokok dua menteri pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam kurun dua pekan. Mantan Menteri Kelauatan dan Perikanan, Edhy Prabowo dibekuk terkait suap ekspor benih lobster, dan Mensos Juliari Peter Batubara gara-gara menyunat paket bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
(Baca: Juliari Siap Ikuti Proses Hukum dan Mengundurkan Diri dari Jabatan Mensos)
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan kasus-kasus tersebut makin memperkuat kecenderungan persepsi publik bahwa menteri yang merupakan kader partai memang langganan menjadi ”pasien” di KPK.
"Kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mempraktikkan kabinet zaken, sehingga menteri terpilih adalah para ahli yang tidak memiliki kepentingan politik," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/12/2020).
Lihat Juga :
