Pemerintah Harus Ikut Aktif Menagih Kekurangan Pembayaran THR

Selasa, 12 Mei 2020 - 16:12 WIB
loading...
Pemerintah Harus Ikut...
BPJS Watch mendorong pemerintah aktif mengawal pembayaran THR di sektor swasta. Sebisa mungkin masalah pembayaran THR ini tidak berakhir di PHI. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - BPJS Watch mendorong pemerintah aktif mengawal pembayaran tunjangan hari raya (THR) di sektor swasta. Sebisa mungkin masalah pembayaran THR ini tidak berakhir di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar menuturkan THR ini merupakan instrumen ekonomi yang bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentu, THR sangat dibutuhkan oleh para pekerja, baik swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). (Baca juga: Menaker: Gubernur Diminta Memastikan Perusahaan Membayar THR )

“Kehadiran THR di masa pandemi COVID-19 akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ingat konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 52 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Tahun-tahun sebelumnya, pembayaran THR relatif normal dan biasanya sudah diberikan kepada pekerja H-14. Tak menutup mata, ada saja masalah, seperti keterlambatan bahkan ada yang tidak dibayar THR-nya. Sekarang, banyak perusahaan yang mengalami masalah keuangan karena tidak beroperasi.

“Sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban mambayar THR secara full. Akan tetapi, membayar dengan cara mencicil sampai akhir tahun,” terangnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Tegaskan Buruh Tetap Bisa Demo Sesuai Aturan
Kelakar Jenderal Sigit:...
Kelakar Jenderal Sigit: Selesai Jadi Kapolri, Saya Gantian Jadi Aktivis
DPR Tunggu Hasil Pembahasan...
DPR Tunggu Hasil Pembahasan Tim Perumus Buruh dan Apindo untuk RUU Ciptaker
Presiden KSPI: Said...
Presiden KSPI: Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan
ASPEK Indonesia Temui...
ASPEK Indonesia Temui Pimpinan UNI Global Union di Jenewa
Gelombang PHK Hantam...
Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya
Zat Kimia Persisten...
Zat Kimia Persisten Ditemukan dalam 98,8% Darah Warga AS
Kepala WHO Peringatkan...
Kepala WHO Peringatkan Lebih Banyak Kasus Hantavirus akan Muncul
Rekomendasi
Bank Mantap Serahkan...
Bank Mantap Serahkan Santunan kepada Ahli Waris Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu
DPR Ingatkan Potensi...
DPR Ingatkan Potensi Moral Hazard Penambahan Layer Rokok Ilegal
Bank Sentral China Borong...
Bank Sentral China Borong Emas 19 Bulan Berturut-turut, Ada Apa?
Berita Terkini
Jadi Penasihat Presiden,...
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Siap Perjuangkan Kepastian Kerja dan Upah Layak
Eks Ketua Ombudsman...
Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang
Usia Pensiun Personel...
Usia Pensiun Personel Polri Tidak Sama, Ini Penjelasan Pemerintah
Perjuangkan Nasib Dokter...
Perjuangkan Nasib Dokter Muda, PDMI Minta Pemerintah Buka Kembali Akses Ujian Kompetensi
OTT di Muara Enim dan...
OTT di Muara Enim dan Jakarta, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Buku Laku Spiritual...
Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia, dan Kejawen Diluncurkan, Kupas Cara Soeharto Tunjuk Pembantunya
Infografis
Gempa Dahsyat Tibet,...
Gempa Dahsyat Tibet, 3 Negara Tetangga Ikut Terguncang
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved