Diduga Ilegal Penggunaan Logo Nyonya Meneer oleh PT BEM Akan Disomasi

Dari proses lelang penjualan merk dagang Njonja Meneer, pemenang lelangnya adalah PT Aryasatya Bayanaka Nuswapada, dengan harga Rp10,25 Miliar pada tahun 2018-2019. Dalam akta pendirian PT tersebut, tercatat ada dua nama sebagai komisaris, yakni Iwan Budi Santoso sebagai komisaris dan Moch. Kresna Aditama sebagai direksi.

PT BEM mengaku membeli merk dagang Nyonya Meneer dari pemilik merk. Sehingga berani melahirkan kembali merk dagang Njonja Meneer dengan mengedarkan produk minyak telon di pasaran.

Terpisah, Koordinator Aliansi Mahasiswa Anti Kartel (AMAK) Daeang Asran menegaskan, klaim sepihak PT BEM atas merk dan logo Njonja Meneer sangatlah tidak mendasar dan bersifat sebagai alibi atau pembelaan sepihak dengan bertujuan ingin mendapatkan pembenaran publik. Keadaan tersebut yang membuat AMAK menjadi kurang yakin dan tidak percaya atas langkah penguasaan atas Mlmerk secara sepihak oleh PT BEM.

Klaim sepihak atas pemegang merk yang sah oleh PT BEM juga tidak berdasarakan alat bukti yang sah dari Pengadilan. Apalagi bila mengikuti proses jual beli 72 Merek Dagang Nyonya Meneer yang masih belum final karena belum terjadi titik temu antar kurator dan Masih dalam penyelidikan Polda Jawa Tengah.

"Mestinya PT BEM menunjukan Alat Bukti berupa dokumen tertulis baik itu dari pengadilan dan menunjukan Sertifiak Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Minyak Telon dan Seluruh Produk dari Nyonya Meneer," ujarnya.

Perihal tentang dalih atas inovasi Produk Minyak Telon yang disebabkan oleh kemajuan zaman, lanjut Asran juga dianggap hal yang tabu dan berpotensi melakukan penipuan terhadap konsumen, karena adanya perbedaan. "minyak Telon Nyonya meneer ya Yang hangat itu, dan seandainya PT BEM mau inovasi ya lebih baik buatlah Nama brand Sendiri," jelasnya.

Asran menuturkan, bagi AMAK, Yang paling dikhawatirkan adalah ketika lroses hukum yang berlaku tidak dihargai secara baik dan Penipuan kepada konsumen Nyonya Meneer yang memang sudah besar semata - mata atas niatan meraup keuntungan yang sebesar - besarnya.

"Jangan sampai prinsipil kemanusiaan yang beradab kita abaikan begitu saja. Mengambil Hak Merek dagang itu Pelanggaran UU 30/2000 tentang Rahasia Dagang," tandasnya.