JK Singgung Kekosongan Kepemimpinan, Pengamat Anggap Kritik Halus kepada Pemerintahan Jokowi

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap terjadi kekosongan kepemimpinan yang tak diisi oleh DPR dan partai politik. Sehingga, keberadaan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang populer di masyarakat menjadi alternatif kepemimpinan tersebut.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, apa yang disampaikan JK sebenarnya juga kritik halus kepada pemerintahan Jokowi.

"Tak mungkin isi kepemimpinan itu hanya di DPR dan parpol. Kepemimpinan itu juga ada di eksekutif," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (24/11/2020).

( Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024 )

Lebih jauh Ujang menilai, justru kepemimpinan utama itu ada di pemerintah Jokowi. Dalam hal ini, Ujang menyebut, mungkin JK sungkan untuk menyebut pemerintah Jokowi karena secara etika politik mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pernah mendampingi Jokowi di periode pertama (2014-2019).

( ).

"Tapi rakyat sudah paham, bahwa kekosongan kepemimpinan yang dimaksud bisa saja mengarah ke pemerintah. Karena kita tahu, HRS itu dianggap oposisi ke pemerintah. Bukan oposisi ke DPR dan parpol," pungkas dia.

Sebelumnya, Jusuf Kalla menyinggung kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat sehingga polisi, tentara harus turun tangan. Pria yang biasa disapa JK ini menilai itu terjadi karena adanya kekosongan kepemimpinan, baik di DPR maupun partai politik. "Menurut saya, itu terjadi karena kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," kata JK .

( ).

Menurut dia, kekosongan kepemimpinan justru akan membuat orang mendukung pemimpin yang dianggap karismatik atau berani memberikan suatu alternatif. "Begitu ada pemimpin karismatik atau berani memberikan alternatif, maka orang mendukung," tandas JK.( ).