Kasus COVID-19 Masih Fluktuatif, Ketua DPR Minta Tak Sembarangan Longgarkan PSBB
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani meminta daerah menerapkan prinsip kehati-hatian ketika hendak menerapkan kebijakan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," ujar Puan, Senin (11/5/2020).
Salah satu yang penting diperhatikan, menurut Puan, adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif berdasarkan data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (Baca juga: Tangani Pandemi COVID-19, Indonesia Perlu Lakukan Diplomasi Vaksin )
Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.
Menurutnya, hal ini sangat penting menjadi perhatian agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap yang dianalisa secara cermat.
"Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," katanya.
Dikatakan Puan, persoalan ini bukan tentang memilih mana lebih penting antara menjaga roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi COVID-19.
"Apapun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," urainya. (Baca juga: Tes PCR Belum Penuhi Target, Jokowi Minta Tuntaskan Minggu Ini )
Selain itu, menurut Puan, perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.
"Sama seperti ketika pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," ujar Puan, Senin (11/5/2020).
Salah satu yang penting diperhatikan, menurut Puan, adalah angka perkembangan pasien positif COVID-19 yang masih fluktuatif berdasarkan data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (Baca juga: Tangani Pandemi COVID-19, Indonesia Perlu Lakukan Diplomasi Vaksin )
Selain itu, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.
Menurutnya, hal ini sangat penting menjadi perhatian agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap yang dianalisa secara cermat.
"Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," katanya.
Dikatakan Puan, persoalan ini bukan tentang memilih mana lebih penting antara menjaga roda ekonomi atau roda kesehatan. Melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi COVID-19.
"Apapun kebijakan yang nantinya diputuskan, harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat," urainya. (Baca juga: Tes PCR Belum Penuhi Target, Jokowi Minta Tuntaskan Minggu Ini )
Selain itu, menurut Puan, perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya.
(kri)