Hadapi Pandemi dan Resesi, PKS Minta Pemerintah Gandeng Tokoh dan Ulama
loading...
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah menggandeng tokoh masyarakat dan ulama menghadapi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama sembilan bulan. Namun, jumlah orang yang terpapar virus Sars Cov-II terus meningkat. Berdasarkan data terakhir Satgas Penanganan Covid-19 , total jumlah yang positif sudah mencapai 502.110. Jumlah yang sembuh 422.386 dan 16.002 meninggal dunia.
Pandemi Covid-19 telah berimbas pada perekonomian nasional. Indonesia sekarang berstatus resesi setelah dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen dan 3,49 persen.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah yang dinilainya tidak jelas sejak awal. Padahal dalam situasi seperti ini dibutuhkan kejelasan strategi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi.
“Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (23/11/2020).
(Baca: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Berharap TNI Tak Terjebak Politik Praktis)
Pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut politisi asal Yogyakarta itu, dalam berbagai momen, baik pemerintah pusat maupun daerah, seringkali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal itu membuat masyarakat akhirnya abai juga terhadap protokol kesehatan.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Sukamta menerangkan pemerintah, aparat keamanan, dan Satgas Covid-19 untuk lebih banyak berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan ulama. Bukan malah mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap kerap berseberangan dengan pemerintah.
“Di sisi lain, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokol kesehatan, dibiarkan saja. Aparat keamanan dan Satgas Covid-19 harus berlaku tegas, adil, dan konsisten,” tuturnya.
(Baca: Legislator PKS Desak Pemerintah Tegas Terhadap Perusahaan Perusak Hutan)
Dia mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Jumlah yang positif dan meninggal terus bertambah. Dua hari terakhir (22-23 November 2020), jumlah orang meninggal 110 dan 118 orang.
“(Pandemi) Belum ada tanda-tanda penurunan. Maka, semua elemen bangsa harus Bersatu berjuang melawan Covid-19,” pungkasnya.
Pandemi Covid-19 telah berimbas pada perekonomian nasional. Indonesia sekarang berstatus resesi setelah dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen dan 3,49 persen.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah yang dinilainya tidak jelas sejak awal. Padahal dalam situasi seperti ini dibutuhkan kejelasan strategi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi.
“Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (23/11/2020).
(Baca: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Berharap TNI Tak Terjebak Politik Praktis)
Pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut politisi asal Yogyakarta itu, dalam berbagai momen, baik pemerintah pusat maupun daerah, seringkali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal itu membuat masyarakat akhirnya abai juga terhadap protokol kesehatan.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Sukamta menerangkan pemerintah, aparat keamanan, dan Satgas Covid-19 untuk lebih banyak berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan ulama. Bukan malah mengkriminalisasi ulama dan tokoh masyarakat yang dianggap kerap berseberangan dengan pemerintah.
“Di sisi lain, ketika tokoh yang dianggap bagian dari pemerintah melanggar protokol kesehatan, dibiarkan saja. Aparat keamanan dan Satgas Covid-19 harus berlaku tegas, adil, dan konsisten,” tuturnya.
(Baca: Legislator PKS Desak Pemerintah Tegas Terhadap Perusahaan Perusak Hutan)
Dia mengingatkan pemerintah dan masyarakat bahwa pandemi belum berakhir. Jumlah yang positif dan meninggal terus bertambah. Dua hari terakhir (22-23 November 2020), jumlah orang meninggal 110 dan 118 orang.
“(Pandemi) Belum ada tanda-tanda penurunan. Maka, semua elemen bangsa harus Bersatu berjuang melawan Covid-19,” pungkasnya.
(muh)
Explore More