Hadapi Pandemi dan Resesi, PKS Minta Pemerintah Gandeng Tokoh dan Ulama
Senin, 23 November 2020 - 18:18 WIB
loading...
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta meminta pemerintah menggandeng tokoh masyarakat dan ulama menghadapi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia selama sembilan bulan. Namun, jumlah orang yang terpapar virus Sars Cov-II terus meningkat. Berdasarkan data terakhir Satgas Penanganan Covid-19 , total jumlah yang positif sudah mencapai 502.110. Jumlah yang sembuh 422.386 dan 16.002 meninggal dunia.
Pandemi Covid-19 telah berimbas pada perekonomian nasional. Indonesia sekarang berstatus resesi setelah dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen dan 3,49 persen.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah yang dinilainya tidak jelas sejak awal. Padahal dalam situasi seperti ini dibutuhkan kejelasan strategi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi.
“Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (23/11/2020).
(Baca: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Berharap TNI Tak Terjebak Politik Praktis)
Pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut politisi asal Yogyakarta itu, dalam berbagai momen, baik pemerintah pusat maupun daerah, seringkali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal itu membuat masyarakat akhirnya abai juga terhadap protokol kesehatan.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Pandemi Covid-19 telah berimbas pada perekonomian nasional. Indonesia sekarang berstatus resesi setelah dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen dan 3,49 persen.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah yang dinilainya tidak jelas sejak awal. Padahal dalam situasi seperti ini dibutuhkan kejelasan strategi, ketegasan kebijakan, dan konsistensi.
“Pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak memiliki kejelasan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat kebingungan, terutama dalam penerapan protokol kesehatan,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (23/11/2020).
(Baca: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Berharap TNI Tak Terjebak Politik Praktis)
Pemerintah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Menurut politisi asal Yogyakarta itu, dalam berbagai momen, baik pemerintah pusat maupun daerah, seringkali melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Hal itu membuat masyarakat akhirnya abai juga terhadap protokol kesehatan.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
Lihat Juga :
