Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini Berharap TNI Tak Terjebak Politik Praktis
Minggu, 22 November 2020 - 08:40 WIB
loading...
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, agar TNI bersikap dan bertindak secara terukur dan proporsional dalam merespon dinamika politik di masyarakat. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap, agar TNI bersikap dan bertindak secara terukur dan proporsional dalam merespons dinamika politik di masyarakat. Jangan sampai TNI terjebak dalam politik praktis yang mana hal itu menjauhi atau menyimpangi semangat reformasi.
(Baca juga: Tangani Habib Rizieq dan FPI Gunakan TNI, Andi Arief: Negara Kalah)
"Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," ungkap Jazuli.
(Baca juga: KPAI Minta Pemda Tak Langsung Buka Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah)
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan dinamika yang terjadi di masyarakat biar diselesaikan oleh otoritas sipil. Karena dinamika itu menyangkut rakyat sendiri yang merupakan anak kandung NKRI. Kalaupun ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
(Baca juga: Tangani Habib Rizieq dan FPI Gunakan TNI, Andi Arief: Negara Kalah)
"Reformasi menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tugas utamanya perang melawan musuh negara yang mengancam kedaulatan, kelompok sparatis, dan kekuatan asing yang mengancam. Sehingga mohon jangan sampai sikap, kata, dan tindakannya terjebak politik praktis menyangkut dinamika politik di dalam masyarakat," ungkap Jazuli.
(Baca juga: KPAI Minta Pemda Tak Langsung Buka Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah)
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan dinamika yang terjadi di masyarakat biar diselesaikan oleh otoritas sipil. Karena dinamika itu menyangkut rakyat sendiri yang merupakan anak kandung NKRI. Kalaupun ada pelanggaran ketertiban dan keamanan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat kepolisian sebagai penegak hukum.
Lihat Juga :
