Kemenkes: Prevalensi Alkohol Jadi Masalah Kejiwaan Nomor 3

JAKARTA - Kementerian Kesehatan ( Kemenkes ) mengungkap bahwa masalah adiksi alkohol menjadi perhatian khusus kalangan profesi kedokteran jiwa. Dan prevalensi alkohol menjadi masalah kejiwaan nomor 3 dari 10 kelompok besar masalah kejiwaan secara umum dalam 3 tahun terakhir.

“Kondisi global tiga tahun terakhir, dalam kelompok 10 besar masalah jiwa secara umum saat ini, yang nomor 3 terkait prevalensi alkohol, bukan jumlahnya, bukan banyaknya yang minum tapi prevalensi adalah dampak adiksi alkohol yang menimbulkan dampak kesehatan,” ujar Perwakilan Direktorat Pengendailan Kesehatan Jiwa Kemenkes, Rianto Djatmiko dalam webinar Fraksi PPP yang bertajuk “Urgensi Lahirnya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020). (Baca juga: PPP Pastikan Minol untuk Ritual Budaya dan Keagamaan Dikecualikan)

Rianto menjelaskan alkohol secara keilmuan jiwa memiliki dampak yang merugikan, intoksifikasi, overdosis (OD), ketergantungan sampai dengan kematian. Dan dalam aspek kesehatan jiwa, ada masalah psikososial yang merupakan kondisi-kondisi di lingkungan masyarakat atau lingkungan kehidupan seseorang yang berdampak pada kesehatan jiwanya. Bisa merupakan masalah sehari-hari di lingkungan rumah tangga, tetangga, dampak lingkungan global, dampak media massa dan sosial media (sosmed).

“Ketika ada seorang terdampak psikosososial apapun, ini akan berimplikasi pada kesehatan jiwanya. Bisa dilihat dampak kondisi psikososial yang positif menjadi pemicu dia untuk maju, ada yang negatif lari dari fakta dan tantangan yang harusnya dihadapi, larinya ke napza, ke alkohol.”

“Muncul gangguan, peningkatan prevalensi dari aksi-aksi penyakit jiwa, yang paling berat di profesi kami dalah bunuh diri, ini adalah kegagalan besar. Ini semua terkait dari adiksi, masalah yang ditimbulkan dari psikososial tidak bisa hanya dari aspek kesehatan tapi multisektor,” papar Rianto.

Bagaimana masalah alkohol di Indonesia, Rianto menguraikan, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 dan data dari beberapa institusi lain, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), konsumsi minol kurang lebih 3,3% dari jumlah penduduk usia di atas 10 tahun. Namun, angkanya tidak detail karena penelitiannya dilakukan dengan cara survei rumah tangga. (Baca juga: Fraksi PPP Tegaskan RUU Minol Bukan Atas Nama Agama)

“Sementara ini PR, kenapa? karena ini akan ditagih di 2030, government goal, butir 4 masalah kesehatan adalah pengendalian alkohol. Kami masih agak kesulitan mendapatkan angka target, angka eksak pasti, prosentase kadar alkohol yang bisa ditolerir dari kami,” tutupnya.