Masyumi Reborn dan Jalan Terjal Islam Politik

Dalam diskursus islam dan politik, baik di level global maupun nasional, garis demarkasi yang tegas antara Islam politik dan politik Islam paling tidak dapat diambil dari argumentasi bahwa Islam politik menghendaki tegaknya sistem politik Islam sebagai aspirasi dan tujuan politik termasuk di dalamnya formalisasi hukum Islam (syariah).

Selain itu, Islam politik juga menghendaki representasi pemimpin atau politisi Muslim serta alokasi-alokasi distribusi material (ekonomi) kepada umat Islam berdasarkan logika mayoritas.

Sementara itu, politik Islam, bertolak pada argumentasi yang lebih esensial, bahwa politik itu penting dan nilai-nilai Islam perlu dihadirkan sebagai inspirasi politik tanpa harus memformalkannya dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam perkembangannya, gagasan Islam politik cenderung semakin terpinggirkan dalam wacana ruang publik dan politik kontemporer. Islam politik dianggap tidak marketable di alam demokrasi yang ditunjukkan dari hasil pemilu ke pemilu terutama pemilu di era pasca reformasi.

Pasar pemilih muslim sebagai ceruk utama partai-partai Islam pun secara umum lebih merefleksikan sikap moderatnya, menolak formalisasi Islam. Partai-partai Islam seperti PPP dan PKS juga harus berkompromi dengan realitas politik dan bertransformasi menjadi partai yang lebih terbuka.

Jalan Terjal Masyumi

Kembalinya Partai Masyumi dalam gelanggang politik akan dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, konfigurasi politik nasional saat ini jauh berbeda dengan situasi Orde Lama yang diwarnai dengan konvergensi dan pertarungan ideologi secara fragmentatif.

Dalam tiga kali pemilu terakhir, realitas politik menunjukkan supremasi elektoral selalu dipegang oleh partai-partai nasionalis. Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat, Pemilu 2014 PDIP dan Pemilu 2019 juga dimenangkan PDIP.

Sementara itu, saluran formal politik umat Islam yang diwakili setidaknya oleh PPP, PKB, PAN, PKS, PBB dan PBR secara umum terus mengalami pasang surut dengan capaian tertinggi di bawah 10% sebagaimana yang diperoleh PKB pada pemilu 2019 yaitu 9,69%. Itupun disertai dengan kerja keras membangun inklusifitas partai politik agar lebih diterima di semua kalangan.

Dalam konteks dinamika elektoral, tren umum yang berkembang selama tiga kali pemilu terakhir adalah semakin eksklusif platform ideologi partai politik, maka semakin sulit berkembang menjadi partai besar. Inilah tantangan Masyumi ke depan jika ingin survive dan memenangkan kompetisi politik nasional. Supremasi elektoral yang hanya berlangsung dalam satu kali putaran pemilu pada 1955, sangat sulit direproduksi jika Masyumi tidak jeli melihat konfigurasi politik yang ada saat ini.