Umrah Diizinkan, Sandi Uno Ingatkan Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi yang telah memberi izin kepada jamaah dari luar negaranya untuk menyelenggarakan umrah termasuk Indonesia.

(Baca juga: Kemendikbud Didesak Sanksi Disdik yang Melanggar Aturan Pembukaan Sekolah)

Sejak dibuka 1 November 2020 lalu, sebanyak 359 jamaah umrah asal Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi dalam tiga fase tanggal 1, 3, dan 8 November 2020.

(Baca juga: Masih Ada 30% Masyarakat Ragu-ragu Diberikan Vaksin Covid-19)

Sandiaga menilai, hal tersebut merupakan kabar baik bagi para umat Islam, khsusnya bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis travel atau agen perjalanan.

"Ini merupakan kabar baik bagi para agen perjalanan (travel agent). Mudah-mudahan bisa segera bangkit kembali bisnisnya, peluang usaha dan lapangan kerja yang sempat hilang, tercipta kembali," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Namun demikian, mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengingatkan agar para jamaah tetap mengutamakan keselamatan dan memastikan protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan disiplin agar tidak berisiko penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Dengan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah semua rangkaian ibadah dapat berjalan lancar. Meski belum banyak yang bisa diberangkatkan, namun perlahan pasti akan kembali normal lagi," harap Sandi.

Selain itu, dalam kondisi ini juga menurut Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini harus ada perjanjian bilateral Indonesia dan Arab Saudi untuk mengurangi risiko selama haji dan umrah di masa pandemi.

"Saya sendiri berencana pergi (umrah) semoga tidak lama lagi ke Makkah dan Madinah. Tapi saya rasa prosedur bilateral perlu diterapkan. Ini semacam perjanjian gelembung perjalanan yang baru perjanjian bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi. Kita harus mengurangi risiko selama haji dan umrah demi kesehatan masyarakat kita," ujarnya.

Sandi juga mendorong agar diperketat protokol kesehatan untuk menanggulangi segala risiko yang terkait dengan kasus yang masuk atau keluar.

"Ini pernah terjadi sebelumnya, wabah meningitis pernah merebak dimana ada banyak jemaah yang terinfeksi virus meningitis. Tapi kita punya vaksin dan itu jadi syarat wajib bagi yang divaksin sebelum haji dan umrah. Jadi ini harus diterapkan karantina 14 hari seperti. Harus ada disiplin yang ketat dalam tata cara distribusi vaksin," ujar Sandi.

Untuk prosedur mengenai cara sosialisasi dan edukasi persyaratan tersebut, Sandi menyarankan agar dilakukan dengan iklan layanan masyarakat dan pemanfaatan media sosial. Selain itu, pengambilan sampel serta cara pengambilan kebijakan juga harus dilakukan berdasarkan data dan fakta ilmiah untuk mengurangi risiko bagi kesehatan masyarakat.

"Jadi keselamatan masyarakat yang utama," jelas Sandi.

Pendiri Rumah Siap Kerja ini mengingatkan, para jamaah haji menunggu giliran untuk pergi haji selama 18 sampai 19 tahun, dengan adanya pandemi ini penantian mereka bertambah 1 tahun.

"Jadi itu sebabnya sebagian dari mereka menjalankan umroh karena mereka tidak tahu apakah mereka masih ada setelah 18 sampai 19 tahun. Jadi ini masa yang sulit tapi kita tetap mengutamakan keselamatan," kata Sandi mengingatkan.