Masa Pandemi, Waketum Demokrat Minta Batalkan Program Kartu Prakerja
Sabtu, 09 Mei 2020 - 23:09 WIB
loading...
Program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah pusat banyak mendapat keluhan buruh korban PHK. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Melihat polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program kartu prakerja, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19.
Menurut Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi V ini, masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.
"Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," ujar Wandik, Sabtu (9/5/2020).
Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.
Menurut Wandik yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi V ini, masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.
"Saat ini banyak masyarakat kita yang mengalami PHK ataupun dirumahkan dari pekerjaannya. Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," ujar Wandik, Sabtu (9/5/2020).
Menurut Wandik, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.
Lihat Juga :
