Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah
Senin, 09 November 2020 - 08:27 WIB
loading...
Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah (Jateng) III mengeluhkan petani di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati, dan Blora sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Para petani di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Grobogan, Rembang, Pati, dan Blora mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi saat ini pada saat petani memasuki masa tanam. Banyak petani belum memperoleh Kartu Tani, formulir pembelian yang rumit, dan banyak penggarap lahan yang belum masuk data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Keluhan para petani itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah (Jateng) III meliputi daerah Kabupaten Grobogan, Pati, Blora, Rembang, Evita Nursanty, dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media, Minggu 8 November 2020. (Baca juga: Langkah Pemerintah Jaga Pangan Didukung oleh Ketersediaan Pupuk)
“Ini harus menjadi perhatian kementerian terkait, untuk bisa mengalokasikan pupuk sesuai kebutuhan yang ada dan mengatasi kesulitan yang dihadapi di lapangan. Seperti di Kabupaten Grobogan, juga di Rembang, Pati dan Blora yang saat ini memasuki musim tanam, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Selain banyak yang belum dapat Kartu Tani, di sejumlah daerah banyak Kartu Tani justru tidak bisa dipakai,” kata Evita Nursanty, Senin (9/11/2020). (Baca juga: Pembagian Pupuk Melalui Kartu Tani Gunakan Database RDKK)
Selain itu, kata Evita lagi, respons pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), menurut pengakuan para petani, relatif lambat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Kartu Tani ini. Seharusnya, bank bisa lebih cepat dan proaktif dengan mekanisme yang dibuat sederhana agar Kartu Tani sampai kepada petani. (Baca juga: Mulai Sekarang, Jangan Coba-Coba dengan Pupuk Bersubsidi)
Para petani juga mengeluhkan masih banyak lahan pertanian berupa lahan tegal yang belum masuk RDKK, begitu juga dengan para penggarap lahan hutan maupun penggarap Bondo Deso (tanah milik pemerintah desa) tidak didaftarkan di RDKK. Kemudian meski saat ini pembelian pupuk bersubsidi dapat dilayani secara manual, akan tetapi formulirnya terlalu rumit dan harus ditandatangani oleh banyak pihak, mulai dari Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, PPL, dan Koordinator Penyuluh Pertanian. Petani. “Kita harusnya bisa membuat mekanisme yang simpel,” sambungEvita.
Keluhan para petani itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Tengah (Jateng) III meliputi daerah Kabupaten Grobogan, Pati, Blora, Rembang, Evita Nursanty, dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media, Minggu 8 November 2020. (Baca juga: Langkah Pemerintah Jaga Pangan Didukung oleh Ketersediaan Pupuk)
“Ini harus menjadi perhatian kementerian terkait, untuk bisa mengalokasikan pupuk sesuai kebutuhan yang ada dan mengatasi kesulitan yang dihadapi di lapangan. Seperti di Kabupaten Grobogan, juga di Rembang, Pati dan Blora yang saat ini memasuki musim tanam, para petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Selain banyak yang belum dapat Kartu Tani, di sejumlah daerah banyak Kartu Tani justru tidak bisa dipakai,” kata Evita Nursanty, Senin (9/11/2020). (Baca juga: Pembagian Pupuk Melalui Kartu Tani Gunakan Database RDKK)
Selain itu, kata Evita lagi, respons pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI), menurut pengakuan para petani, relatif lambat untuk menyelesaikan permasalahan terkait Kartu Tani ini. Seharusnya, bank bisa lebih cepat dan proaktif dengan mekanisme yang dibuat sederhana agar Kartu Tani sampai kepada petani. (Baca juga: Mulai Sekarang, Jangan Coba-Coba dengan Pupuk Bersubsidi)
Para petani juga mengeluhkan masih banyak lahan pertanian berupa lahan tegal yang belum masuk RDKK, begitu juga dengan para penggarap lahan hutan maupun penggarap Bondo Deso (tanah milik pemerintah desa) tidak didaftarkan di RDKK. Kemudian meski saat ini pembelian pupuk bersubsidi dapat dilayani secara manual, akan tetapi formulirnya terlalu rumit dan harus ditandatangani oleh banyak pihak, mulai dari Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, PPL, dan Koordinator Penyuluh Pertanian. Petani. “Kita harusnya bisa membuat mekanisme yang simpel,” sambungEvita.
Lihat Juga :
