Dana Otsus Aceh Dipotong, Anggota DPR Ini Surati Jokowi

Kenyataannya, lanjut dia, Provinsi Aceh masih berkutat dalam lubang kemiskinan dengan taraf ekonomi yang sangat memprihatinkan dan kondisi lapangan kerja yang sangat terbatas, ditambah dengan dampak pandemi Covid-19, yang berpotensi memicu peningkatan penurunan kesejahteraan, pelonjakan pengangguran, serta melemahnya sektor penyelenggaraan pendidikan, kesehatan serta serta potensi konflik baru yang terjadi baik secara horizontal maupun vertikal di Provinsi Aceh.

"Bahwa terhadap kondisi ini dapat kami review terhadap perkembangan upaya pergeseran anggaran pemerintah Aceh untuk penanganan pencegahan Covid-19 yang saat ini telah memunculkan polemik baru di masyarakat Aceh, dan dikhawatirkan menurunkan trust kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat semata dikarenakan pergeseran yang dilakukan tersebut telah menegasikan program kegiatan yang urgen dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh secara holistik (menyeluruh)," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mulai dari peningkatan ekonomi sampai kepada penyelenggaraan pendidikan, karena sampai hari ini ekonomi Aceh masih bergantung pada sumber tunggal yaitu APBA dan Provinsi Aceh belum didukung oleh industri-industri sebagaimana provinsi lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dia melanjutkan bahwa selain itu, pelaksanaan kekhususan Aceh terletak di beberapa lembaga keistimewaan di antaranya Dinas Syariat Islam, Badan Reiintegrasi Aceh, Lembaga Wali Nanggroe, MPU, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan beberapa lembaga horizontal lainnya.

Dia mengatakan bahwa dalam proses pergeseran DOKA dalam hal ini pemerintah Aceh terpaksa menghapus beberapa kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di antaranya Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang penghapusan kegiatan mencapai angka Rp205 miliar atau 40% dari pagu Dinas. "Sedangkan kita ketahui Dinas Pendidikan Dayah Aceh ini menjalankan fungsi penyelenggaraan pendidikan Dayah/Pesantren," katanya.

Saat ini mulai dari anggota DPR Aceh, elemen masyarakat secara umum lainnya telah berdialektika terhadap pemotongan atau pergeseran ini. Dan, jika tidak disahuti dan disikapi dengan baik, lanjut dia, akan berdampak tidak baik bagi kestabilan politik, hukum dan keamanan serta peradaban sosial kehidupan masyarakat Aceh.

Maka itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi bahwa plafon DOKA Provinsi Aceh jangan diganggu, digeser atau dipotong untuk kebutuhan pencegahan Covid-19 di Provinsi Aceh, hendaknya dapat ditambahkan dana sumber lain dari pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh. "Atas berbagai pertimbangan di atas tentu kami meminta kebijakan dan solusi kepada Bapak Presiden," imbuhnya.

Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan pemerintah Aceh mengembalikan seluruh program kegiatan yang bersifat menyentuh lansung kepentingan peningkatan pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi dan sosial masyarakat.

Kemudian, dia meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan pemerintah Aceh untuk serius menjalankan instruksi Presiden terutama dalam hal pencegahan Covid-19 dan bekerja sama yang apik dengan Unsur Muspida, TNI/Polri di Aceh untuk kerja kerja penanganan pandemi Covid-19 secara suistanable (berkesinambungan) tanpa mengabaikan kekhususan Aceh sebagaimana termaktub dalam Undang –Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006.

Lalu, dia meminta pemerintah pusat tidak abai terhadap kekhususan Aceh dalam persoalan kebijakan nasional di Provinsi Aceh dengan dengan mendengar pendapat eksekutif, legislatif Aceh, dan perwakilan Provinsi Aceh di pusat baik senator maupun legislator asal Daerah Pemilihan Aceh.