Program USAID Kolaborasi Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat Papua Kelola Dana Otsus
loading...
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu bersama sejumlah narasumber dalam acara diskusi membangun Papua di Jakarta. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - United States Agency for International Development (USAID) menerapkan Program USAID Kolaborasi di Papua. Program tersebut melatih Aparatur Sipil Negara (ASN) dan warga Papua dalam mengelola dana Otonomi Khusus ( Otsus ).
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu mengatakan, Program USAID Kolaborasi adalah inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.
Pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041. Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda. Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh masyarakat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak 2022, program ini telah berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side),” ujar Caroline, Senin (31/7/2023).
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus – Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang saat ini menjadi pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi Fransina mengatakan, selama mengikuti program, dirinya dapat merasakan manfaat pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan ASN tentang pengelolaan dana Otsus.
Di sisi lain, memandang bahwa peran masyarakat dalam pembangunan daerah adalah hal yang sangat penting, USAID Kolaborasi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pelatihan bagi tokoh-tokoh penggerak (policy bootcamp) yang dilanjutkan dengan edukasi warga melalui kegiatan Suara dan Aksi Warga.
Ketua Program USAID Kolaborasi Caroline Tupamahu mengatakan, Program USAID Kolaborasi adalah inisiatif yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) melalui optimalisasi pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara tepat sasaran.
Pasca terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021, Otsus di Papua telah memasuki periode kedua yang akan berlangsung hingga 2041. Sejumlah perubahan dalam regulasi serta skenario distribusi anggaran menjadi poin yang membuat Otsus periode ini berbeda. Pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan dalam akuntabilitas tata kelola pemerintahan lokal yang belum optimal dan kurangnya partisipasi warga, khususnya OAP dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Program USAID Kolaborasi merupakan hasil kerja bersama Kementerian Bappenas yang didukung oleh masyarakat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID). Sejak 2022, program ini telah berjalan di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan melakukan pendekatan dua arah dari sisi pemerintah daerah (supply side) maupun dari sisi masyarakat (demand side),” ujar Caroline, Senin (31/7/2023).
Sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan Otsus, USAID Kolaborasi menyusun dua modul pembelajaran serta bekerja sama dengan Bappeda Provinsi Papua dan Papua Barat telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada 505 Aparat Sipil Negara (ASN).
“Otsus yang sekarang ini kan aturannya berubah, tidak semua paham perubahannya. Jadi awalnya, kami dilatih untuk memahami regulasi Otsus yang baru. Kemudian kami juga difasilitasi untuk melatih rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya bagaimana melakukan perencanaan yang baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Otonomi Khusus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus – Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat yang saat ini menjadi pelatih dalam kegiatan training USAID Kolaborasi Fransina mengatakan, selama mengikuti program, dirinya dapat merasakan manfaat pelatihan terhadap peningkatan pengetahuan ASN tentang pengelolaan dana Otsus.
Di sisi lain, memandang bahwa peran masyarakat dalam pembangunan daerah adalah hal yang sangat penting, USAID Kolaborasi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mulai dari pelatihan bagi tokoh-tokoh penggerak (policy bootcamp) yang dilanjutkan dengan edukasi warga melalui kegiatan Suara dan Aksi Warga.
Explore More