739.722 Tenaga Medis Disiapkan untuk Vaksinasi Covid-19
Sabtu, 31 Oktober 2020 - 07:15 WIB
loading...
Sebanyak 739.722 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan disiapkan untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Foto/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 739.722 tenaga kesehatan yang terdiri atas dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan disiapkan untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19 . Untuk melaksanakan program ini, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai aspek mulai dari logistik serta infrastruktur pendukung lainnya.
Kendati demikian, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, proses vaksinasi Covid-19 tidak boleh terburu-buru dan harus aman.
![739.722 Tenaga Medis Disiapkan untuk Vaksinasi Covid-19]()
“Menyangkut masalah vaksinasi, Bapak Presiden terakhir mengatakan, kita memang harus cepat, tetapi tidak boleh terburu-buru ya,” kata Doni saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional XVII Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Seminar Tahunan XIV Patient Safety di Jakarta kemarin. (Baca: Inilah Perkara-perkara yang Membinasakan Manusia)
Menurut Doni, vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Oleh karenanya, Bapak Presiden juga mengatakan sebelum vaksin itu bisa resmi diberikan pada masyarakat tentunya sesuai dengan ketentuan, baik itu WHO, baik dari pemerintah dalam hal ini adalah BPOM,” ucap Doni.
Dengan begitu, kata Doni, keputusan terakhir dalam penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia bergantung pada BPOM. “Jadi, sebelum emergency use authorization ini dikeluarkan oleh BPOM, maka vaksin tentunya belum boleh diberikan pada masyarakat. Jadi, kita sangat-sangat tergantung dari keputusan terakhir dari BPOM,” tegasnya.
Kendati demikian, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, proses vaksinasi Covid-19 tidak boleh terburu-buru dan harus aman.
“Menyangkut masalah vaksinasi, Bapak Presiden terakhir mengatakan, kita memang harus cepat, tetapi tidak boleh terburu-buru ya,” kata Doni saat memberikan sambutan pada Seminar Nasional XVII Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Seminar Tahunan XIV Patient Safety di Jakarta kemarin. (Baca: Inilah Perkara-perkara yang Membinasakan Manusia)
Menurut Doni, vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan ketentuan World Health Organization (WHO) dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Oleh karenanya, Bapak Presiden juga mengatakan sebelum vaksin itu bisa resmi diberikan pada masyarakat tentunya sesuai dengan ketentuan, baik itu WHO, baik dari pemerintah dalam hal ini adalah BPOM,” ucap Doni.
Dengan begitu, kata Doni, keputusan terakhir dalam penggunaan vaksin Covid-19 di Indonesia bergantung pada BPOM. “Jadi, sebelum emergency use authorization ini dikeluarkan oleh BPOM, maka vaksin tentunya belum boleh diberikan pada masyarakat. Jadi, kita sangat-sangat tergantung dari keputusan terakhir dari BPOM,” tegasnya.
Lihat Juga :
