Pemerintah Buru-buru Vaksinasi, DPR Mencium Gelagat Janggal

Saleh melanjutkan, dia mendapatkan telepon dari Wali Kota Bogor Bima Arya juga merupakan politisi PAN, dia menyampaikan bahwa dia diminta oleh salah seorang menteri yang juga ikut bicara perihal perencanaan vaksin ini, untuk menentukan masyarakat yang akan divaksin yang usianya ditentukan, termasuk mencari tenaga medis.

Bima pun sempat mempertanyakan apakah betul Indonesia akan segera melakukan vaksin. Kemudian, Saleh kembali bertanya kapan dilakukan vaksinasi itu, dan Bima menjawab mendapat arahan untuk bulan November.

(Baca: Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Bakal Molor dari November, Apa Pasal?)

“Berarti ini kan ada perbedaan-perbedaan dengan kenyataan di lapangan. Saya tidak yakin kalau pemerintah bisa melakukan vaksin, bahkan saya tadi tanya pun andai berhasil uji klinis tahap ketiga itu nggak bisa langsung produksi. Jadi berapa lama, sudah jadi baru diadakan vaksinasi,” terangnya.

Selain itu, Saleh menambahkan, dia pun memastikan kepada salah seorang pejabat di Kemenkes mengenai kerja sama Indonesia dengan Astrazeneca. Pejabat itu menjelaskan bahwa yang dilakukan antara Indonesia dengan Astrazeneca baru sebatas letter of intent atau surat pernyataan berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan Astrazeneca.

“Artinya, kalau dalam fiqih dalam masyarakat itu, baru bab niat. Jadi itu belum ada kerja apa-apa baru bab niat saja. Tapi di sini pejabat yang lain sudah mengungkapkan bahwa kita akan segera memproduksi sekian ratus juta yang akan bekerja sama dengan Astrazeneca. Ini kan berarti ada persoalan-persoalan,” tukas Saleh.