Pemerintah Buru-buru Vaksinasi, DPR Mencium Gelagat Janggal

JAKARTA - Pemerintah menargetkan segera melakukan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air. Ada menteri yang menyampaikan bulan November, tapi ada juga yang menyebut Januari 2021.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay melihat banyak kejanggalan di balik rencana yang terburu-buru ini. Pertama, tidak jelas penanggung jawab program vaksinasi lantaran terlalu banyak menteri yang berbicara kepada publik.

“Sebetulnya penanggung jawab pengadaan vaksin ini siapa? Saya melihat, apakah ketua komitenya (PEN/Airlangga Hartarto) karena berbicara mengenai ini. Apakah ketua hariannya dalam hal ini Pak Erick Thohir, Pak Menkes atau Pak Luhut? Karena semua pejabat bicara ini. Saya melihat banyak pernyataan di media yang membuat pertanyaan-pertanyaan saya menjadi sangat aktual,” kata Saleh kepada wartawan, Rabu (28/10/2020).

(Baca: Jokowi Minta Pengadaan dan Vaksinasi COVID-19 Tak Tergesa-gesa)

Banyaknya pejabat yang berbicara justru membuat informasi simpang siur. Menurut Saleh, pada saat melakukan kerja sama dengan Sinovac Biotech asal China, pemerintah menyebut vaksinasi dilaksanakan Januari 2021. Tetapi beberapa saat berubah kembali, ada menteri yang mengatakan bahwa Indonesia akan vaksinasi bulan November 2020.

“Ini bisa dicek, ada digital record-nya. Ternyata sampai hari ini vaksinnya belum ada, berarti rencana vaksinasi pada November itu tidak bener,” ujarnya.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu mengatakan, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan produsen vaksin. Ada Sinopharm dan Cansino Biologics asal China serta Astrazeneca dari Inggris. Belakangan khusus Astrazeneca, perjanjiannya dikabarkan sudah batal, lalu muncul lagi pernyataan bahwa itu belum dibatal dan belum diputuskan.

“Setelah saya baca di media internasional, di media Inggris, ternyata Astrazeneca mengeluarkan klaim bahwa uji klinis tahap kedua mereka menyatakan bahwa vaksin yang akan mereka produksi kompatibel atau pas dengan semua usia. Jangan-jangan karena sudah kelihatan berhasik Astrazeneca ya sudah kita ganti lagi. Jadi belum diputuskan, bukan dibatalkan,” papar Saleh.

(Baca: Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran)

Menurut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, pernyataan-pernyataan ini yang justru membuat masyarakat menjadi cemas. Karena, untuk kerja sama dengan perusahaan-perusahaan vaksin pun tidak terencana, belum jelas mana yang akan dijadikan mitra untuk pengadaan vaksin ini, dan mana yang betul-betul akan ditindaklanjuti untuk memproduksi besar-besaran vaksin itu untuk masyarakat Indonesia.