Survei Sebut Mayoritas Mahasiswa Tak Setuju Pilkada Serentak Digelar

Dia mengatakan, survei ini juga mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa menjawab tidak setuju Pilkada diselenggarakan. Jumlah yang tidak setuju mencapai 74,6% sedangkan yang setuju pilkada tetap dilaksanakan hanya 25,4 %.

Algooth mengatakan, ada lima alasan mereka tidak setuju Pilkada serentak digelar. Yakni Pilkada akan memperbesar kasus Covid-19 (58,5%), kesehatan masyarakat lebih penting dari Pilkada (28,3%), kekhawatiran turunnya partisipasi masyarakat karena takut tertular korona (8,2%), Pilkada hanya alat bagi anak Jokowi dan Ma'ruf Amin (3,8%) dan pemerintah daerah tetap dapat berjalan dengan pejabat sementara (1,3%).(Baca juga: Diterima Amerika Serikat, Prabowo Diyakini Bisa Jadi Presiden 2024 )

Mahasiswa yang disurvei juga memberikan saran lain untuk penundaan Pilkada. Yakni pelaksanaan Pilkada diundur hingga vaksinasi nasional tuntas dilaksanakan (81,8%), perluasan wewenang bagi pejabat hingga Pilkada serentak dilakukan (14,5%) dan ada juga yang menyarankan Pilkada serentak ditunda hingga tahun 2024 (3,8%).

Sementara bagi mereka yang setuju Pilkada serentak dilaksanakan, ujar Algooth, karena Pilkada memberikan kepastian adanya pemimpin daerah (37%), menjaga hak konstitusi pemilih (35,2%). merupakan keputusan pemerintah (24,1%) dan penundaan Pilkada akan menyebabkan hilangnya anggaran pilkada (3,7%).

"Mereka menyarankan Pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sanksi yang keras sebanyak 87 %. Lalu 7,4% menyarankan kampanye daring dan dilakukan di wilayah yang bebas Covid sebanyak (5,4%)," lanjutnya.

Algooth menuturkan, yang menarik dari hasil survey ini adalah meski suara tidak setuju dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tinggi namun kemauan mahasiswa untuk tetap memberikan hak suara mereka juga cukup tinggi yakni 47,5%. Hanya 42,7% yang menyatakan tidak akan memberikan suaranya. Disisi lain 9,9% mereka menyatakan tidak bisa memilih.