Enam Catatan Komnas HAM untuk Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin
Kamis, 22 Oktober 2020 - 08:47 WIB
loading...
A
A
A
Ahmad Taufan mengatakan, ada 101 kasus konflik agraria yang ditangani Komnas HAM hingga September 2020. Konflik itu terjadi di Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Selain itu, konflik agraria terjadi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin Diwarnai Kegaduhan dan Kegagapan )
"Konflik agraria terkait dengan perkebunan, infrastruktur, dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi. Konflik perkebunan mencapai 92 kasus, infrastruktur 78, dan barang milik negara (BMN) 41, pertambangan 38, kehutanan 30, dan lingkungan 29 kasus," katanya.
Catatan ketiga terkait intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan. Komnas menilai tindakan masyarakat maupun aparatur negara yang intoleran masih terjadi.
"Penghalangan dalam mendirikan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogo Sari di Semarang berhasil dimediasi oleh Komnas HAM. Penyegelan atas makam leluhur masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, menimbulkan polemik hingga saat ini," tuturnya.
Catatan keempat mengenai akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan data Komnas HAM periode Januari-September ada 1.925 kasus aduan masyarakat. Rinciannya, pelanggaran hak atas kesejahteraan sebanyak 745, hak atas keadilan sebanyak 673, dan hak atas rasa aman 128 kasus. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat )
"Konflik agraria terkait dengan perkebunan, infrastruktur, dan kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi. Konflik perkebunan mencapai 92 kasus, infrastruktur 78, dan barang milik negara (BMN) 41, pertambangan 38, kehutanan 30, dan lingkungan 29 kasus," katanya.
Catatan ketiga terkait intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme dengan kekerasan. Komnas menilai tindakan masyarakat maupun aparatur negara yang intoleran masih terjadi.
"Penghalangan dalam mendirikan rumah ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogo Sari di Semarang berhasil dimediasi oleh Komnas HAM. Penyegelan atas makam leluhur masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, menimbulkan polemik hingga saat ini," tuturnya.
Catatan keempat mengenai akses keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan data Komnas HAM periode Januari-September ada 1.925 kasus aduan masyarakat. Rinciannya, pelanggaran hak atas kesejahteraan sebanyak 745, hak atas keadilan sebanyak 673, dan hak atas rasa aman 128 kasus. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat )
Lihat Juga :
