Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin Diwarnai Kegaduhan dan Kegagapan
Rabu, 21 Oktober 2020 - 08:11 WIB
loading...
PKS menilai satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin diwarnai kegaduhan dan kegagapan. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sudah berusia satu tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai periode kedua pemerintahan mantan Wali Kota Solo itu diwarnai kegaduhan dan kegagapan.
Politikus PKS, Sukamta mengatakan, kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.
Anggota Komisi I DPR itu memaparkan beberapa kegaduhan yang disebabkan oleh para pembantu presiden, misalnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyatakan akan melarang cadar dan celana cingkrang. Kementerian Agama (Kemenag) juga sempat mewacanakan sertifikasi untuk para penceramah. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat )
"Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung. Lalu, Pak Menkumham yang buat pernyataan mengaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa malam (21/10/2020).
Sukamta juga menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang terkesan menyepelekan virus corona. Pernyataan-pernyataan itu menimbulkan kegaduhan di media sosial (medsos). Hal ini, menurutnya, membuat kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi.
Politikus PKS, Sukamta mengatakan, kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah. Padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi COVID-19.
Anggota Komisi I DPR itu memaparkan beberapa kegaduhan yang disebabkan oleh para pembantu presiden, misalnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang menyatakan akan melarang cadar dan celana cingkrang. Kementerian Agama (Kemenag) juga sempat mewacanakan sertifikasi untuk para penceramah. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat )
"Kemudian disusul Pak Mendagri soal wacana Pilkada tak langsung. Lalu, Pak Menkumham yang buat pernyataan mengaitkan kejahatan banyak terjadi di daerah miskin. Dan masih banyak lagi menteri yang buat kegaduhan di publik karena statemennya," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa malam (21/10/2020).
Sukamta juga menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang terkesan menyepelekan virus corona. Pernyataan-pernyataan itu menimbulkan kegaduhan di media sosial (medsos). Hal ini, menurutnya, membuat kinerja menteri tidak jelas karena tertutup pernyataan kontroversi.
Lihat Juga :
