UU Ciptaker Diprotes, Moeldoko Sebut Pendemo Ikut Menikmati Jika Investasi Masuk
Rabu, 21 Oktober 2020 - 20:45 WIB
loading...
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan salah satu latar belakang lahirnya UU Ciptaker adalah berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) adalah berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja. Dia menuturkan bahwa angkatan kerja baru selalu muncul tiap tahunnya sebesar Rp2,9 juta orang. Selain itu masih ada angka pengangguran sebelumnya 6,5 juta jiwa.
“Faktor pandemi ini memunculkan kondisi masyarakat baru yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta. Baik oleh PHK atau pekerjaan informal yang tadinya dijalankan menjadi tidak lagi dijalankan,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2020). (Baca juga: Mahasiswa Diminta Waspadai Penumpang Gelap dalam Aksi Demo UU Ciptaker)
Kebutuhan akan lapangan kerja juga nampak dari antusiasme pendaftaran Kartu Prakerja. “Kartu Prakerja yang kemarin saya baru dengar 3,3 juta, tiga hari berikutnya sudah 4,2 juta. Ini kondisi riil,” ungkapnya.
Menurutnya kondisi ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Di sisi lain dia mengatakan bahwa sebagaimana amanat konstitusi pemerintah harus menciptakan kesejahteraan umum. “Salah satu kesejahteraan umum yang dibangun oleh presiden adalah bagaimana menyiapkan calon-calon pencari kerja ini untuk mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia mengalami hyper regulation atau regulasi yang berlebihan dan juga berbelit-belit. Kemudian dia juga mengatakan perlunya harmonisasi regulasi yang ada untuk memberikan kepastian.
“Faktor pandemi ini memunculkan kondisi masyarakat baru yang hilang dari pekerjaannya kurang lebih 3,5 juta. Baik oleh PHK atau pekerjaan informal yang tadinya dijalankan menjadi tidak lagi dijalankan,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2020). (Baca juga: Mahasiswa Diminta Waspadai Penumpang Gelap dalam Aksi Demo UU Ciptaker)
Kebutuhan akan lapangan kerja juga nampak dari antusiasme pendaftaran Kartu Prakerja. “Kartu Prakerja yang kemarin saya baru dengar 3,3 juta, tiga hari berikutnya sudah 4,2 juta. Ini kondisi riil,” ungkapnya.
Menurutnya kondisi ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Di sisi lain dia mengatakan bahwa sebagaimana amanat konstitusi pemerintah harus menciptakan kesejahteraan umum. “Salah satu kesejahteraan umum yang dibangun oleh presiden adalah bagaimana menyiapkan calon-calon pencari kerja ini untuk mendapatkan pekerjaan,” jelasnya.
Selain itu, Indonesia mengalami hyper regulation atau regulasi yang berlebihan dan juga berbelit-belit. Kemudian dia juga mengatakan perlunya harmonisasi regulasi yang ada untuk memberikan kepastian.
Lihat Juga :
