Demokrat Catat 3 Kegagalan Jokowi-Maruf, Mulai Penanganan COVID-19 hingga Tindakan Represif
loading...
Wasekjen DPP Partai Demokrat, Irwan mencatat 3 kegagalan di usia 1 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin atau periode kedua kepemimpinan Jokowi. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat , Irwan mencatat 3 kegagalan di usia 1 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin atau periode kedua kepemimpinan Jokowi. Kegagalan itu masih nampak hingga hari ini.
"Saya mencatat tiga kegagalan pemerintahan Jokowi setelah satu tahun berkuasa pada priode kedua pemerintahannya. Di mana ditandai dengan merebaknya pandemi COVID-19 di awal pelantikannya," ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (21/10/2020). (Baca juga: Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin)
Pertama, Irwan melihat, Jokowi gagal dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat. Terlepas dari tidak memilih lockdown dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah faktanya lamban dalam menutup kegiatan-kegiatan di berbagai sektor seperti bisnis, sekolah, dan membatasi perjalanan antarkota dan antarprovinsi.
"Bahkan sudah lambat pembatasan itu, tetapi justru pemerintah dengan sangat cepat mencabut pembatasan sosial berskala besar dan menerapkan new normal bahkan ketika kasus justru terus meningkat," bebernya.
Kedua, sambung legislator asal Kalimantan Timur itu, Pemerintah Jokowi gagal dalam program memulihkan ekonomi nasional. Jokowi bersama para pembantunya gagal menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal III tahun 2020. Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9% sampai -1%.
"Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan," imbuh Anggota Komisi V DPR itu.
Terakhir, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini menilai Pemerintah Jokowi juga gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Buktinya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya. (Baca juga: Kebijakan 'Out of The Box' Jokowi-Ma'ruf Harus Diikuti Kerja Nyata Menteri)
"Terutama terkait Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat," pungkasnya.
"Saya mencatat tiga kegagalan pemerintahan Jokowi setelah satu tahun berkuasa pada priode kedua pemerintahannya. Di mana ditandai dengan merebaknya pandemi COVID-19 di awal pelantikannya," ujar Irwan kepada wartawan, Rabu (21/10/2020). (Baca juga: Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin)
Pertama, Irwan melihat, Jokowi gagal dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air. Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat. Terlepas dari tidak memilih lockdown dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pemerintah faktanya lamban dalam menutup kegiatan-kegiatan di berbagai sektor seperti bisnis, sekolah, dan membatasi perjalanan antarkota dan antarprovinsi.
"Bahkan sudah lambat pembatasan itu, tetapi justru pemerintah dengan sangat cepat mencabut pembatasan sosial berskala besar dan menerapkan new normal bahkan ketika kasus justru terus meningkat," bebernya.
Kedua, sambung legislator asal Kalimantan Timur itu, Pemerintah Jokowi gagal dalam program memulihkan ekonomi nasional. Jokowi bersama para pembantunya gagal menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi pada kuartal III tahun 2020. Faktanya, realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32%. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara -2,9% sampai -1%.
"Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan," imbuh Anggota Komisi V DPR itu.
Terakhir, pria yang akrab disapa Irwan Fecho ini menilai Pemerintah Jokowi juga gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa. Buktinya, banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya. (Baca juga: Kebijakan 'Out of The Box' Jokowi-Ma'ruf Harus Diikuti Kerja Nyata Menteri)
"Terutama terkait Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat," pungkasnya.
(kri)
Explore More