Kebijakan 'Out of The Box' Jokowi-Ma'ruf Harus Diikuti Kerja Nyata Menteri
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:42 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai kebijakan out of the box Jokowi-Maruf harus diikuti kerja nyata menteri. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sudah mengeluarkan banyak kebijakan kreativitas dan keluar dari kebiasaan (out of the box) atau extraordinary, seperti lahirnya Perppu dan omnibus law UU Cipta Kerja. Namun, pelaksanaannya belum optimal.
"Tetapi pelaksanaannya dari aparatur yang ada baik jajaran menteri atau eksekutif belum menunjukkan apa namanya extraordinary. Biasa saja kerjanya, padahal kebijakannya sudah di luar standar. Itu hambatannya, bagaimana yang extraordinary kebijakannya, eksekusinya sama dan sejalan, extraordinary juga," ujarnya, Rabu (21/10/20202).
Menurutnya, berbagai program prioritas yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf saat dilantik setahun lalu, seperti pertumbuhan ekonomi 5%, prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM), kelanjutan pembangunan infrastruktur, serta pemindahan Ibu Kota Negara, belum ada tanda-tanda kemajuan.
"Pemindahan Ibu Kota Negara mungkin akan menjadi legacy untuk Presiden, dan suasana pemindahan Ibu Kota Negara mengundang pro kontra, tetapi setidaknya lebih banyak yang setuju. Faktanya ini tertunda di tahun pertama ini. Apakah Pak Presiden akan meneruskan atau tidak, mestinya akan dihitung ulang," ujarnya.
(Baca juga: Evaluasi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Politikus PKS Mardani Ali Sera Beri Nilai 5 ).
"Tetapi pelaksanaannya dari aparatur yang ada baik jajaran menteri atau eksekutif belum menunjukkan apa namanya extraordinary. Biasa saja kerjanya, padahal kebijakannya sudah di luar standar. Itu hambatannya, bagaimana yang extraordinary kebijakannya, eksekusinya sama dan sejalan, extraordinary juga," ujarnya, Rabu (21/10/20202).
Menurutnya, berbagai program prioritas yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf saat dilantik setahun lalu, seperti pertumbuhan ekonomi 5%, prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM), kelanjutan pembangunan infrastruktur, serta pemindahan Ibu Kota Negara, belum ada tanda-tanda kemajuan.
"Pemindahan Ibu Kota Negara mungkin akan menjadi legacy untuk Presiden, dan suasana pemindahan Ibu Kota Negara mengundang pro kontra, tetapi setidaknya lebih banyak yang setuju. Faktanya ini tertunda di tahun pertama ini. Apakah Pak Presiden akan meneruskan atau tidak, mestinya akan dihitung ulang," ujarnya.
(Baca juga: Evaluasi Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Politikus PKS Mardani Ali Sera Beri Nilai 5 ).
Lihat Juga :
