Membaca Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Selama 1 Tahun Bekerja

JAKARTA - Hari ini sudah 1 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Banyak pihak mengapresiasi kinerja Jokowi-Ma'ruf dengan sedikit catatan mengenai kepemimpinan mereka.

(Baca juga: Tips Mengasuh dan Merawat Bayi di Masa Pandemi Covid-19)

Peneliti Research and Consulting Edison Lapelo mengatakan, sampai sejauh ini rakyat Indonesia harus memberi rasa apresiasi kepada Jokowi dan Ma’aruf karena walaupun 'disandera' oleh Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, tetapi secara umum keduanya masih bisa memberi perhatian terhadap apa yang menjadi prioritas.

(Baca juga: Bubarkan Balap Liar di Medan, Polisi Lepaskan Tembakan Peringatan)

Hal itu seperti yang disampaikan pada masa kampanye. Yakni ada 5 prioritas yaitu Pengembangan SDM yang unggul, Pembangunan Infrstruktur, Penyederhanaan Regulasi, Birokrasi dan Transmormasi Ekonomi. Memang belum menghasilkan sesuatu yang maksimal karena Pandemi Global yang menjadi persoalan mendasar dalam aktuaisasi kerja Jokowi-Amin di tahun pertama.

"Ya, kalau dalam Segmentasi Politik dan Demokasi, Jokowi mampu melakukan kerja-kerja yang menghasilkan Stabilitas Politik dengan merangkul semua Anak Bangsa baik yang terlibat di Partai Politik maupun non Partai Politik dan menghadirkan dukungan yang kuat di DPR RI atau Legislatif," tutur Edison, Selasa (20/10/2020).

Hal ini mempertegas bahwa Jokowi sangat terbuka terhadap semua elemen yang sedapat mungkin dirangkul untuk kepentingan stabilitas politik dan pembangunan, walaupun disisi lain bisa menimbulkan persepsi bahwa suara rakyat secara langsung menjadi kecil.

Namun, ada sedikit catatan terkait serangkaian aksi demonstrasinyabg terjadi karena penolakan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut dia, UU Cita kerja ini satu dari sekian banyak yang harus diurusi/dikerjakan oeh Jokowi-Amin untuk bangsa ini. Oeh karena itu, bila terjadi demonstrasi sepanjang itu masih bisa dipertanggung jawabkan tentu hal yang wajar.

"Ya saya kira itu hal yang masih wajar, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa akibat dari pergerakan-pergerakan ini menimbulkan banyak persepsi seolah-olah Jokowi-Amin lebih memperhatikan segmentasi stabilitas politik pada ruang legislatif sehingga kecendrungan pengamanan kekuasaan itu jauh lebih besar dari ada memperhatikan keluhan public/masyarakat. Hal ini direcoki dengan penangkapan dan penahanan aktivis-aktivis yang dikenakan UU ITE," tegasnya.

Jika ditanya, dari 1-10 berapa angka yabg patut diberikan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Edison menjawab angka yang sangat realiatis adalah 7. Dia pun punya alasannya.

"Saya kira angka 7 adalah angka yang sangat realistis bagi Jokowi-Ma'ruf di tahun pertama, kita tidak bisa memberikan angka 8,9 bahkan 10 ditahun pertama dikarenakan masih banyak yang belum terlihat secara rapi dan baik akibat terbungkus oleh pandemi global Covid-19," jelasnya.

"Tetapi kita juga tidak bisa memberikan angka 6, 5, 4, 3, 2 bahkan 1 karena Jokowi sudah memberi pesan yang sangat kuat dalam menangangi persoalan-persoalan bangsa di masa pandemi, terkait denga ketepatan dalam menangangi Covid-19, bahkan menjaga kestabilitas ekonomi di tengah-tengah persoalan ekonomi global dan sentiment-sentimen pertumbuhan dan perkembangan bangsa lainnya," sambungnya.

Karena itu menurutnya, apapun alasannya harus tetap mengapresiasi kinerja pemerintah Jokowi-Amin di tahun pertama ini. "Dengan harapan akan ada perbaikan-perbaikan, keterbukaan-keterbukaan, inovatif-inovatif dan semakin baik dalam penegakan hukum yang transparan dan prosedural bagi semua anak bangsa," urainya.