Budiman Sudjatmiko Harap Jokowi Dengar Kritik

JAKARTA – Aktivis Politik Budiman Sudjatmiko berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan suara dari para pengkritik. Mantan tahanan politik rezim orde baru tersebut menilai kesukaan dan ketidaksukaan para pengritik kepada pemerintah saat ini masih dalam batas-batas kewajaran.

“Tapi dengarkanlah mereka yg mengritikmu, Lik Joko. Kesukaan atau ketidaksukaan mereka masih dalam batas-batas wajar. Pak lik tidak berhutang kepada siapapun, kecuali kepada pendukung dan pengritikmu (yang tak punyai rencana jahat) serta seluruh rakyat. Waktu kita tak banyak, Lik,” ujar Budiman dalam akun twitternya @budimandjatmiko.

Dia mengungkapkan sebagai pendukung Presiden Jokowi, dirinya terkadang tidak puas dengan kebijakan dan keputusan Jokowi. Kendati demikian Jokowi menurutnya telah melakukan banyak hal luar biasa, bahkan terkadang melebihi ekspetasinya. Salah satunya menasionalisasi kilang-kilang minyak yang sebelumnya dikuasai oleh asing. “Kadang yg dilakukannya tak memuaskanku. Lain kali melakukan hal-hal seperti harapanku. Tapi suka pula melakukan hal yang melampaui ekspetasiku, yang saat dilakukan teman-temannya di Amerika Latin berbuah kudeta atau penjara,” katanya sambil memosting video pernyataan Jokowi tentang nasionalisasi Blok Rokan, Blok Mahakam, bahkan Freeport.

Budiman mengakui jika keberpihakan Jokowi kepada rakyat kadang disalahartikan. Bahkan sebagian dari mereka malah ikut memaki-maki Jokowi. Menurutnya kondisi itu terjadi karena ketidakpahaman rakyat atas makna kebijakan Jokowi secara utuh. Apalagi dengan kondisi masa pandemic Covid-19 yang membuat beban rakyat kian berat. “Mereka itu sebagian rakyat yang tenggelam. Mereka sangka tubuh lain yang menyentuh mereka akan menambahi beban yang makin menenggelamkan mereka,” katanya.

Mantan Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini berharap Jokowi terus meneruskan keberpihakannya kepada masyarakat kecil dengan melahirkan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Entah kebijakan tersebut populis atau tidak populis. Apapun reaksi masyarakat terhadap kebijakan tersebut tak perlu digubris selama kebijakan tersebut memang untuk mereka.