Sikap Demokrat Tolak Ciptaker Dinilai Bakal Jadi Catatan Positif Publik
Kamis, 15 Oktober 2020 - 13:43 WIB
loading...
Sejumlah anggota DPR fraksi Partai Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). FOTO/ANTARA/Hafidz Mubarak A
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menilai sikap Partai Demokrat yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) akan menjadi catatan positif bagi publik.
Untuk diketahui, Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang rapat paripurna DPR RI pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker pada Senin 5 Oktober 2020.
"Sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law saya kira akan menjadi catatan positif bagi publik. Hal ini karena di tengah arus besar parpol di Senayan yang 7 fraksi mendukung Omnibus Law, Fraksi Demokrat muncul sebagai kekuatan politik yang berseberangan," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (15/10/2020). (Baca juga: Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja, Tangisan hingga Aksi Walk Out )
Menurut dia, secara elektoral, sikap itu akan menumbuhkan persepsi positif Partai Demokrat di tengah masyarakat. "Termasuk kelompok milenial," katanya.
Arif mengatakan, persepsi positif semacam itu jika dikelola dengan baik bisa mengundang simpati dan insentif elektoral, tak terkecuali anak milenial. "Tentu partai Demokrat, selain menyuarakan aspirasi demonstran dan masyarakat yang kontra Omnibus Law, secara politik juga tak bisa terhindarkan untuk mencuri perhatian dan simpati masyarakat," katanya.
Sekadar diketahui, sikap politik Partai Demokrat acapkali berseberangan dengan Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demokrat merupakan salah satu partai politik saat ini yang berada di luar pemerintahan. (Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat: Banyak yang Harus Dibahas Kembali )
PDIP pun demikian ketika menjadi oposisi, selalu berseberangan dengan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat.
Untuk diketahui, Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out dari ruang rapat paripurna DPR RI pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker pada Senin 5 Oktober 2020.
"Sikap Demokrat yang menolak Omnibus Law saya kira akan menjadi catatan positif bagi publik. Hal ini karena di tengah arus besar parpol di Senayan yang 7 fraksi mendukung Omnibus Law, Fraksi Demokrat muncul sebagai kekuatan politik yang berseberangan," ujar Arif Nurul Imam kepada SINDOnews, Kamis (15/10/2020). (Baca juga: Drama Pengesahan RUU Cipta Kerja, Tangisan hingga Aksi Walk Out )
Menurut dia, secara elektoral, sikap itu akan menumbuhkan persepsi positif Partai Demokrat di tengah masyarakat. "Termasuk kelompok milenial," katanya.
Arif mengatakan, persepsi positif semacam itu jika dikelola dengan baik bisa mengundang simpati dan insentif elektoral, tak terkecuali anak milenial. "Tentu partai Demokrat, selain menyuarakan aspirasi demonstran dan masyarakat yang kontra Omnibus Law, secara politik juga tak bisa terhindarkan untuk mencuri perhatian dan simpati masyarakat," katanya.
Sekadar diketahui, sikap politik Partai Demokrat acapkali berseberangan dengan Pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Demokrat merupakan salah satu partai politik saat ini yang berada di luar pemerintahan. (Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat: Banyak yang Harus Dibahas Kembali )
PDIP pun demikian ketika menjadi oposisi, selalu berseberangan dengan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berasal dari Partai Demokrat.
(abd)
Lihat Juga :
