Sorot Dana Kampanye Pilkada, TII Sebut Paslon Kurang Paham dan Tidak Transparan

Senin, 05 Oktober 2020 - 14:13 WIB
loading...
Sorot Dana Kampanye...
TII melaporkan hasil pemantuan dari laman infopemilu2.kpu.go.id per 1 Oktober 2020 dari 716 paslon yang melaporkan, sebanyak 82 pasangan mengisi LADK dengan 0 rupiah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pilkada) 2020 terus menuai sorotan publik. Selain ancaman keselamatan di tengah pandemi COVID-19 , hal yang juga tengah dikritisi yakni laporan awal dana kampanye ( LADK ).

Hasil pemantauan yang dilakukan pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), dari laman infopemilu2.kpu.go.id per 1 Oktober 2020, dari 716 pasangan calon (paslon) yang melaporkan, sebanyak 82 pasangan mengisi dengan 0 rupiah. Selanjutnya, 267 peserta mengisi Rp50 ribu-Rp1 juta, dan 101 pasangan calon mengisi Rp1 juta-Rp5 juta. (Baca juga: Pilkada Tangsel, Bawaslu Catat 17 Pelanggaran Pasangan Calon)

Jika dijumlah maka terdapat 450 paslon yang melaporkan dana awal Rp 0 hingga Rp5 juta. Adapun sisanya, sebanyak 266 pasangan calon mengisi dengan dengan angka di atas Rp5 juta.

“Mencermati laporan tersebut, sangat terlihat ketimpangan jumlah dana yang dilaporkan oleh para pasangan calon. Hal ini memunculkan dua kemungkinan,” papar Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangannya yang diperoleh SINDOnews, Senin (5/10/2020).

Pertama, lemahnya pemahaman pasangan calon dan tim sukses dalam pelaporan awal dana kampanye ini. Anto menilai hal itu bisa terjadi karena terbatasnya ruang sosialisasi bagi pasangan calon beserta tim sukses dalam melaporkan dana kampanyenya di tengah pandemi COVID-19.

Kedua, pasangan calon tidak transparan dalam melaporkan dana awal kampanyenya. Padahal, pelaporan dana kampanye merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang akan mereka dukung.

“Pelaporan LADK seyogyanya diharapkan menjadi titik awal bagi masyarakat menilai kandidat mana yang memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik nantinya jika mereka terpilih,” jelasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran...
DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik KPU Terkait Pencalonan Jokowi sebagai Kepala Daerah dan Presiden
KPK Dorong Perbaikan...
KPK Dorong Perbaikan Sistem Pembiayaan Politik, Termasuk Pembatasan Biaya Kampanye
Wakili 11,7 Juta Suara...
Wakili 11,7 Juta Suara Rakyat, GKSR Minta Parpol Non-Parlemen Dilibatkan Bahas Revisi UU Pemilu
GKSR Usulkan Parliamentary...
GKSR Usulkan Parliamentary Threshold 1%, Ferry Kurnia: Cegah Suara Terbuang
Hadapi Pemilu 2029,...
Hadapi Pemilu 2029, Partai Ummat Siapkan Struktur Baru Jelang Verifikasi KPU
Usai Putusan MK, Irman...
Usai Putusan MK, Irman Gusman: Saatnya Akhiri Debat Prosedural, Fokus pada Kualitas Demokrasi Daerah
Marak Kepala Daerah...
Marak Kepala Daerah Terjerat OTT, Mendagri Dorong Pembatasan Biaya Kampanye
KPU Jakarta Timur Dorong...
KPU Jakarta Timur Dorong Parpol Memperbarui Data
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
Rekomendasi
Inflasi Kembali Muncul,...
Inflasi Kembali Muncul, Penting bagi Trader Mengamati Rilis CPI Berikutnya
Lewat Buku, Saddam Permana...
Lewat Buku, Saddam Permana Bongkar Kisah Masa Lalunya
Norwegia Siap Laporkan...
Norwegia Siap Laporkan FIFA, Protes Campur Tangan Trump dalam Kasus Kartu Merah Balogun
Berita Terkini
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Infografis
Trionda, Bola Robotik...
Trionda, Bola Robotik Piala Dunia 2026 yang Punya Baterai dan Sensor VAR
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved