Jajaran Direksi Pertamina Sambangi KPK, Ada Apa?
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 21:45 WIB
loading...
Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) hari ini mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO/SINDOnews/RAKA DWI NOVIANTO
A
A
A
JAKARTA - Jajaran direksi PT Pertamina (Persero) hari ini mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Dalam kunjungan tersebut, direksi salah satu BUMN terbesar itu meminta pendampingan dari KPK terkait permasalahan-permasalahan strategis.
"Kami menyampaikan beberapa permasalahan strategis. Yang pertama di bidang hulu migas, tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi net importir. OIeh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
"Yang kedua, ini kaitannya dengan kilang, di mana sama-sama kita ketahui hari ini sebagian dari produksi BBM kita masih bergantung dari impor. Oleh karena itu, penting kemudian Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi," katanya. (Baca juga: Menaker Temui Ketua KPK Ngobrol Soal BLT Pekerja Rp600 Ribu, Nah Loh? )
Nicke juga mengungkapkan adanya pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan yang telah berjalan dengan sangat baik. Yakni terkait penyelamatan aset milik Pertamina.
"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan dan terakhir di Kalimantan Barat, di mana dari dua itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9,5 triliun nilai asetnya, dan aset ini akan kita optimalkan, kita berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut," kata Nicke.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pertemuan dengan Jajaran Direksi PT Pertamina merupakan tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU). (Bacajuga: Cegah Korupsi, KPK Ingatkan BPD Waspadai 'Rayuan' Petahana di Pilkada )
"Karena MoUnya itu ada di Kementerian BUMN sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN sehingga kita membuat perjanjian kerja sama. Rencananya kita di situ juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN dan kemudian KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan salah satunya," kata Lili.
"Kami menyampaikan beberapa permasalahan strategis. Yang pertama di bidang hulu migas, tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi net importir. OIeh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan ataupun produksi," kata Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
"Yang kedua, ini kaitannya dengan kilang, di mana sama-sama kita ketahui hari ini sebagian dari produksi BBM kita masih bergantung dari impor. Oleh karena itu, penting kemudian Pertamina untuk menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi," katanya. (Baca juga: Menaker Temui Ketua KPK Ngobrol Soal BLT Pekerja Rp600 Ribu, Nah Loh? )
Nicke juga mengungkapkan adanya pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan yang telah berjalan dengan sangat baik. Yakni terkait penyelamatan aset milik Pertamina.
"Sudah ada dua yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan dan terakhir di Kalimantan Barat, di mana dari dua itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9,5 triliun nilai asetnya, dan aset ini akan kita optimalkan, kita berdayakan untuk menambah pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut," kata Nicke.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan pertemuan dengan Jajaran Direksi PT Pertamina merupakan tindak lanjut atas nota kesepahaman (MoU). (Bacajuga: Cegah Korupsi, KPK Ingatkan BPD Waspadai 'Rayuan' Petahana di Pilkada )
"Karena MoUnya itu ada di Kementerian BUMN sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN sehingga kita membuat perjanjian kerja sama. Rencananya kita di situ juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai BUMN dan kemudian KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan salah satunya," kata Lili.
(abd)
Lihat Juga :
