Ini Rasio Penularan COVID-19 Daerah Peserta Pilkada dan Non-Pilkada
Jum'at, 02 Oktober 2020 - 17:00 WIB
loading...
Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan perbandingan zonasi penularan virus corona antara daerah peserta pilkada dan non-pilkada. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan perbandingan zonasi penularan virus corona antara daerah peserta pilkada dan non-pilkada. Dia menyebut untuk zona merah, daerah yang melaksanakan pilkada cenderung terjadi penurunan dibandingkan yang tidak.
Seperti diketahui terdapat 309 kabupaten/kota yang menjadi peserta pilkada 2020.
"Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota," katanya dalam rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak di Kantor Kemendagri, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Jumlah Penularan Corona di Daerah Peserta Pilkada Alami Penurunan )
Di sisi lain ada peningkatan jumlah daerah peserta pilkada berzona orange yakni dari 152 ke 190 kabupaten/kota. Kemudian terjadi penurunan jumlah daerah peserta pilkada berzona kuning dari 72 ke 67 kabupaten/kota.
"Pada zona hijau tren jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota," katanya.
Sementara itu untuk jumlah daerah non pilkada berzona oranye, Doni menyebut jumlahnya fluktuatif cenderung konstan. "Untuk zona kuning tren jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota. Dan zona hijau tren jumlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota," ujarnya.
Doni juga mengatakan bahwa risiko penularan COVID-19 tergantung pada kedisiplinan terhadap protokol kesehatan baik yang menjalankan pilkada maupun tidak. (Baca juga: Jumlah Penularan Corona di Daerah Peserta Pilkada Alami Penurunan )
"Jadi daerah yang ada pilkada maupun tidak ada pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan. Manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan pilkada bisa berjalan lebih baik lagi," katanya.
Seperti diketahui terdapat 309 kabupaten/kota yang menjadi peserta pilkada 2020.
"Data daerah yang melaksanakan Pilkada justru ada penurunan jumlah zonasi yang berisiko tinggi dari 45 ke 29 kabupaten/kota. Sedangkan di daerah yang tidak ada Pilkada, justru terjadi peningkatan dari 25 ke 33 kabupaten/kota," katanya dalam rapat analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye pilkada serentak di Kantor Kemendagri, Jumat (2/10/2020). (Baca juga: Jumlah Penularan Corona di Daerah Peserta Pilkada Alami Penurunan )
Di sisi lain ada peningkatan jumlah daerah peserta pilkada berzona orange yakni dari 152 ke 190 kabupaten/kota. Kemudian terjadi penurunan jumlah daerah peserta pilkada berzona kuning dari 72 ke 67 kabupaten/kota.
"Pada zona hijau tren jumlah berkurang dari 40 ke 23 kabupaten/kota," katanya.
Sementara itu untuk jumlah daerah non pilkada berzona oranye, Doni menyebut jumlahnya fluktuatif cenderung konstan. "Untuk zona kuning tren jumlah bertambah dari 42 ke 45 kabupaten/kota. Dan zona hijau tren jumlah berkurang dari 23 ke 12 kabupaten kota," ujarnya.
Doni juga mengatakan bahwa risiko penularan COVID-19 tergantung pada kedisiplinan terhadap protokol kesehatan baik yang menjalankan pilkada maupun tidak. (Baca juga: Jumlah Penularan Corona di Daerah Peserta Pilkada Alami Penurunan )
"Jadi daerah yang ada pilkada maupun tidak ada pilkada ini sangat tergantung terhadap protokol kesehatan. Manakala aturan yang ada ditepati, ditaati dan dipatuhi dan mereka yang melanggar diberi sanksi, kita yakin pelaksanaan pilkada bisa berjalan lebih baik lagi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
