Tengah Tangani Kasus Besar, Isu Pergantian Jaksa Agung Tak Tepat
loading...
Anggota Fraksi PKS DPR M Nasir Djamil mengatakan, isu pergantian Jaksa Agung ST Burhanuddin kontraproduktif dengan keinginan korps Adhiyaksa itu menyelesaikan kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani kejaksaan. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Isu pergantian Jaksa Agung ST Burhanuddin kontraproduktif dengan keinginan korps Adhiyaksa itu menyelesaikan kasus-kasus besar yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) . Isu ini disampaikan anggota DPR Arteria Dahlan dan beredar di media massa serta media sosial.
"Pergantian Jaksa Agung itu hak prerogratif Presiden Jokowi. Begitupun menyampaikan info ke publik bahwa beredar curiculum vitae (CV) seseorang yang akan mengganti Burhanuddin tentu dinilai melangkahi wewenang Presiden," kata Anggota Fraksi PKS DPR M Nasir Djamil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/9/2020). (Baca juga: Jaksa Agung Klaim Rombak dan Proses Pidana Oknum Jaksa Nakal)
Mengenai kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu tentu bukanlah keinginan dan kelalaian Jaksa Agung. Secara umum hampir semua gedung tempat penyelenggara negara bekerja punya masalah dengan sistem keamanan. “Sangat naif jika mengaitkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan pergantian Burhanuddin,” tuturnya. (Baca juga: Usai Gelar Perkara, Belum Juga Ada Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung)
Karenanya, Nasir mengharapkan Sekretaris Negara Praktikno agar melakukan upaya dan terobosan guna mencegah kejadian yang sama menimpa gedung pemerintah lainnya. “Saya sarankan agar wacana soal pergantiannya biar Presiden yang menjalankannya. Tugas DPR mengawasi dan memberikan solusi kepada mitra kerja. Bukan mengembangkan isu yang tidak jelas juntrungannya," tandasnya. (Lihat grafis: Uang Suap dipakai Pinangki Beli Mobil hingga Perawatan Kecantikan)
"Pergantian Jaksa Agung itu hak prerogratif Presiden Jokowi. Begitupun menyampaikan info ke publik bahwa beredar curiculum vitae (CV) seseorang yang akan mengganti Burhanuddin tentu dinilai melangkahi wewenang Presiden," kata Anggota Fraksi PKS DPR M Nasir Djamil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/9/2020). (Baca juga: Jaksa Agung Klaim Rombak dan Proses Pidana Oknum Jaksa Nakal)
Mengenai kebakaran gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu tentu bukanlah keinginan dan kelalaian Jaksa Agung. Secara umum hampir semua gedung tempat penyelenggara negara bekerja punya masalah dengan sistem keamanan. “Sangat naif jika mengaitkan kebakaran gedung Kejaksaan Agung dengan pergantian Burhanuddin,” tuturnya. (Baca juga: Usai Gelar Perkara, Belum Juga Ada Tersangka Kebakaran Gedung Kejagung)
Karenanya, Nasir mengharapkan Sekretaris Negara Praktikno agar melakukan upaya dan terobosan guna mencegah kejadian yang sama menimpa gedung pemerintah lainnya. “Saya sarankan agar wacana soal pergantiannya biar Presiden yang menjalankannya. Tugas DPR mengawasi dan memberikan solusi kepada mitra kerja. Bukan mengembangkan isu yang tidak jelas juntrungannya," tandasnya. (Lihat grafis: Uang Suap dipakai Pinangki Beli Mobil hingga Perawatan Kecantikan)
(poe)
Explore More