Din Syamsuddin Minta Moeldoko Tak Mudah Lempar Tuduhan

JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M Din Syamsuddin mewasiatkan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI.

Hal tersebut dikatakannya menyikapi pernyataan Moeldoko yang menganggap KAMI sebagai sekumpulan kepentingan. (Baca juga: Dilema Partai Baru Amien Rais Diprediksi Sulit Berkembang)

Selain itu, Moeldoko juga memperingatkan KAMI dalam nada keras mengancam, serta meminta KAMI untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum.

(Baca juga: Deretan Peristiwa yang Mewarnai Lahirnya Partai Ummat)

"Izinkan KAMI mewasiatkan kepada Bapak KSP Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI," ujar Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

Din pun melontarkan berbagai pertanyaan, salah satunya adalah apakah KAMI yang memecahbelah rakyat ataukah kelompok-kelompok penolak KAMI yang patut diduga direkayasa bahkan didanai pihak tertentu yang justru memecahbelah rakyat.

Selanjutnya kata dia, apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru berandil dalam menciptakan instabilitas itu.

"Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?" katanya.

Dia pun mempertanyakan tentang jalur hukum apa yang dimaksud Moeldoko. Sebab, lanjut dia, bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

"Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan," ungkapnya.

Lebih lanjut Din mengatakan adalah benar penilaian Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Din mengakui KAMI mempunyai banyak kepentingan.

"Antara lain, meluruskan Kiblat Bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan, Mengingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada)," ujarnya.

Kemudian, mengingatkan pemerintah agar serius memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang (UU) yang melemahkan KPK.

"Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut UU yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," tuturnya.

Kemudian, mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

"Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," pungkasnya.