Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
RUU Kejaksaan Dinilai Ingin Jadikan Jaksa Superbody
loading...
Draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kejaksaan dinilai ingin menjadikan Korps Adhyaksa itu sebagai superbody dalam penegakkan hukum. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Draf Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kejaksaan dinilai ingin menjadikan Korps Adhyaksa itu sebagai superbody dalam penegakkan hukum. Pasalnya, ada beberapa poin yang masih menjadi kontroversi dalam draf RUU tersebut.
“Saya melihat ada poin-poin yang bisa menjadi perdebatan. Saya perhatikan, RUU (Kejaksaan) ini lebih ingin menjadikan Kejaksaan menjadi lembaga superbody dalam penegakkan hukum,” ujar pakar hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago kepada wartawan, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Pakar Hukum Ini Tak Sepakat RUU Kejaksaan Dahulukan RKUHP)
Dia memberikan contoh mengenai perlindungan dan jaminan keamanan jaksa. Dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan, equality before the law alias persamaan di hadapan hukum. “Artinya, jaksa juga sama kalau ada perbuatan menyimpang dari hukum wajib pula mendapat sanksi hukum,” tuturnya. (Baca juga: Tenaga Ahli Jaksa Agung: Wewenang Jaksa Jadi Penyidik Terbatas)
Dia berpendapat, kewenangan pengesampingan perkara yang dilimpahkan dari Jaksa Agung (JA) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu karena adanya kekuatan dari atasan untuk mengesampingkan suatu perkara. Sebab, pemeriksaan terhadap jaksa baik sebagai saksi maupun tersangka serta tidak dapatnya dilakukan penegakkan hukum perdata maupun pidana harus seizin Jaksa Agung. “Ini juga menandakan JA mempunyai power yang berlebihan. Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada jaksa dalam keterlibatan pada pengawasan ketertiban umum, ini wilayah KPK,” katanya. (Baca juga: Jaksa Perluas Wewenang Penyidikan, Pakar Hukum: Balik Lagi ke Zaman Kolonial Belanda)
Sekadar diketahui, dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
Sementara, Pasal 8 ayat (5) RUU Kejaksaan disebutkan dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan Jaksa hanya dilakukan atas izin Jaksa Agung.
“Saya melihat ada poin-poin yang bisa menjadi perdebatan. Saya perhatikan, RUU (Kejaksaan) ini lebih ingin menjadikan Kejaksaan menjadi lembaga superbody dalam penegakkan hukum,” ujar pakar hukum Universitas Borobudur, Faisal Santiago kepada wartawan, Rabu (30/9/2020). (Baca juga: Pakar Hukum Ini Tak Sepakat RUU Kejaksaan Dahulukan RKUHP)
Dia memberikan contoh mengenai perlindungan dan jaminan keamanan jaksa. Dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan, equality before the law alias persamaan di hadapan hukum. “Artinya, jaksa juga sama kalau ada perbuatan menyimpang dari hukum wajib pula mendapat sanksi hukum,” tuturnya. (Baca juga: Tenaga Ahli Jaksa Agung: Wewenang Jaksa Jadi Penyidik Terbatas)
Dia berpendapat, kewenangan pengesampingan perkara yang dilimpahkan dari Jaksa Agung (JA) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu karena adanya kekuatan dari atasan untuk mengesampingkan suatu perkara. Sebab, pemeriksaan terhadap jaksa baik sebagai saksi maupun tersangka serta tidak dapatnya dilakukan penegakkan hukum perdata maupun pidana harus seizin Jaksa Agung. “Ini juga menandakan JA mempunyai power yang berlebihan. Kewenangan penyadapan yang diberikan kepada jaksa dalam keterlibatan pada pengawasan ketertiban umum, ini wilayah KPK,” katanya. (Baca juga: Jaksa Perluas Wewenang Penyidikan, Pakar Hukum: Balik Lagi ke Zaman Kolonial Belanda)
Sekadar diketahui, dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan jaksa yang diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.
Sementara, Pasal 8 ayat (5) RUU Kejaksaan disebutkan dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan Jaksa hanya dilakukan atas izin Jaksa Agung.
(cip)
Explore More