Kinerja Terawan Disorot, DPR Tegaskan Masalah Corona Tanggung Jawab Semua
Selasa, 29 September 2020 - 15:55 WIB
loading...
A
A
A
Saleh menilai, sorotan kepada Menkes Terawan ini karena dia merupakan menteri yang menangani kesehatan. Faktanya, menteri kesehatan dari berbagai negara di dunia tidak ada yang siap menangani Covid-19.
"Karena ini merupakan pandemi baru sehingga, semua menyesuaikan apa yang ada dan bisa dimanfaatkan," ujarnya
Oleh karena itu, Saleh menegaksan, kalau mau dievaluasi maka lakukan evaluasi secara komprehensif, total dan jangan hanya dari satu pihak saja yakni Menkes Terawan. Dia mencontohkan, kalau mau menggenjot pelaksanaan testing dan tracing, maka dibutuhkan alat-alat, SDM dan juga anggaran.
Kalau uangnya tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apakah Terawan yang disalahkan. Begitu juga dengan penerapan social distancing sehingga sekolah dan kampus diterapkan pembelajaran jakar jauh (PJJ), kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak bisa mengatur PJJ dan tidak ada formulasi yang benar yang dilakukan, apakah menjadi salahnya Menkes.
Begitu juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dibutuhkan bantuan sosial (bansos), apabila terkendala datanya tidak valid, itu bukan kesalahan Kemenkes tapi tanggung jawab Kementerian Sosial.
"Jadi, sebaiknya mengevaluasinya secara utuh, jadi tidak bisa kita sepihak-sepihak, supaya adil," tegas Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu.
"Karena ini merupakan pandemi baru sehingga, semua menyesuaikan apa yang ada dan bisa dimanfaatkan," ujarnya
Oleh karena itu, Saleh menegaksan, kalau mau dievaluasi maka lakukan evaluasi secara komprehensif, total dan jangan hanya dari satu pihak saja yakni Menkes Terawan. Dia mencontohkan, kalau mau menggenjot pelaksanaan testing dan tracing, maka dibutuhkan alat-alat, SDM dan juga anggaran.
Kalau uangnya tidak diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) apakah Terawan yang disalahkan. Begitu juga dengan penerapan social distancing sehingga sekolah dan kampus diterapkan pembelajaran jakar jauh (PJJ), kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tidak bisa mengatur PJJ dan tidak ada formulasi yang benar yang dilakukan, apakah menjadi salahnya Menkes.
Begitu juga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka dibutuhkan bantuan sosial (bansos), apabila terkendala datanya tidak valid, itu bukan kesalahan Kemenkes tapi tanggung jawab Kementerian Sosial.
"Jadi, sebaiknya mengevaluasinya secara utuh, jadi tidak bisa kita sepihak-sepihak, supaya adil," tegas Pelaksana Harian (Plh) Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Lihat Juga :
