RUU Cipta Kerja Memuat 10 Materi Klaster Ketenagakerjaan

JAKARTA - Pada Jumat (25/9) malam kemarin, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja alias RUU Cipta Kerja di Badan Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas klaster ketenagakerjaan yang mendapatkan penolakan luas dari serikat buruh dan masyarakat.

Klaster ini mulai dibahas di tingkat Panja Baleg, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara pimpinan DPR, Pimpinan Panja Baleg DPR dan perwakilan dari 30 setikat buruh dalam Tim Sinkronisasi pada akhir Agustus lalu.

Agenda tersebut diawali dengan pemaparan mengenai klaster ketenagakerjaan dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan terdapat 10 materi muatan yang akan dibahas terkait klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

“Ada 10 materi yang akan kita bahas terkait RUU Cipta Kerja substansi ketenagakerjaan atau klaster ketenagakerjaan,” kata Anwar dalam rapat di Baleg DPR, Jumat (25/9/2020) malam.

(Baca: 12 Organisasi Pendidikan Kompak Tolak RUU Ciptaker Klaster Pendidikan)

Anwar menguraikan, 10 materi itu yakni bagian umum yang memuat ketentuan dalam sejumlah UU yang akan direvisi. Di antaranya, penggunaan tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya atau outsourcing, waktu kerja dan waktu istirahat, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kompensasi PHK, sanksi, jaminan kehilangan pekerjaan, serta penghargaan lainnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang meyakini RUU Omnibus Law Cipta Kerja akan menghadirkan perlindungan lebih bagi para pekerja.

Menurutnya, klaster ketenagakerjaan dalam draf regulasi ini telah disempurnakan setelah pemerintah rapat bersama tim tripartit yang terdiri atas unsur pengusaha dan serikat buruh.

(Baca: Serikat Buruh Tetap Minta Klaster Ketenagakerjaan Dihapus)

“Secara garis besar RUU Cipta Kerja yang kami usulkan dalam penyempurnaannya, setelah kami cermati menurut keyakinan kami akan memberikan tambahan perlindungan bagi para pekerja,” kata Haiyani di kesempatan sama.

Haiyani menyampaikan, penyempurnaan klaster ketenagakerjaan akan memberikan rasa aman bagi investor. Namun begitu, dia menegaskan, perlindungan bagi pekerja tetap diprioritaskan pemerintah.

“Juga kenyamanan kepada pekerja termasuk tujuannya hadirnya investasi, tetapi investasi hadir tetap memperhatikan perlindungan pekerja,” ujarnya.