DPR Beri Perhatian Serius Maraknya Obat Ilegal Selama Pandemi

"Aparat hukum melalui institusi yang memang memiliki kemampuan untuk melacak keberadaan dari semua situs penjual obat palsu ini, untuk menindak tegas dengan menangkap orang-orang yang misalnya memberikan iklan obat yang palsu ini. Jadi, lapor ke aparat hukum agar aparat hukum bergerak," kata Melki kemarin.

Melki juga meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan juga BPOM untuk secara rutin memberikan penjelasan terkait pengobatan Covid-19, progres temuan obat yang legal serta klarifikasi terkait isu-isu kontroversial seputar obat Covid-19. Dia menilai di tengah situasi pandemi ini banyak masyarakat yang takut dan panik. (Baca juga: Penjelasan BMKG Mengenai Hujan Es)

"Orang kan lagi takut (tertular) Covid-19, banyak obat Covid-19 yang berkembang di masyarakat. Mungkin pemerintah, Kemenkes, BPOM memberikan semacam panduan atau keterangan kepada masyarakat supaya masyarakat juga paham," pintanya.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga meminta kepada masyarakat untuk lebih waspada, cerdas, dan rasional dalam membeli obat-obatan. Khususnya, obat yang ditengarai sebagai obat Covid-19. Masyarakat harus lebih memperbarui informasi mengenai obat Covid-19 legal sebagaimana yang dijelaskan lembaga pemerintah yang berwenang melakukan itu.

Berikutnya Anggia Ermarini juga mengapresiasi temuan tersebut sebagai upaya BPOM dalam memproteksi kesehatan masyarakat. Namun, pihaknya juga meminta BPOM lebih aktif lagi melakukan pengawasan sehingga ke depan tidak ada lagi iklan-iklan obat-obatan berbahaya yang diedarkan kepada masyarakat.

Politikus PKB ini mengungkapkan, karena tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia umumnya masih rendah, begitu pula tingkat kedisiplinannya maka negara harus hadir untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara lebih luas lagi. (Lihat videonya: Fenomena Hujan Deras Disertai Butiran Es Landa Cimahi)

"BPOM pasti tidak bisa bekerja sendiri untuk memberikan informasi itu secara lebih luas, lalu bisa langsung diterima oleh masyarakat paling bawah, maka perlu ada strategi yang lebih jitu lagi bagi BPOM selain pengawasan langsung, monitoring. Dari temuan-temuan itu perlu juga ada edukasi bagi masyarakat biar tidak gampang tergiur iklan," katanya. (Binti Mufarida/Kiswondari/Abdul Rochim)