DPR Apresiasi Sinergi Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada

Jum'at, 25 September 2020 - 21:34 WIB
loading...
DPR Apresiasi Sinergi...
Proses tahapan pengambilan nomor urut pasangan calon (Paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang berjalan kondusif menuai apresiasi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Proses tahapan pengambilan nomor urut pasangan calon (Paslon) pada Pilkada 2020 yang berjalan kondusif menuai apresiasi. Hasil ini berkat sinergi antarlembaga yang mampu menegakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

(Baca juga: Larang Kerumunan di Pilkada, TII: Penyelenggara Harus Berani dan Tegas)

"Tahapan tahapan ini dapat berjalan baik tentu bersandar kepada PKP 13 menyangkut pedoman, aturan pelaksanaan tahapan Pilkada yang harus tunduk pada protokol kesehatan Covid-19," tegas Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang di Jakarta Jum'at (25/9/2020).

(Baca juga: Dilema Kampanye Pilkada di Tengah Pagebluk Covid-19)

Menurut dia sinergitas antarlembaga mulai dari KPU, Bawaslu hingga aparat penegak hukum menghasilkan kinerja yang baik pada tahapan ini. Tidak lupa ketaatan paslon mengikuti ketentuan yang berlaku menambah situasi dapat terkendali sehingga nihil kerumunan.

"Beban penerapan protokol ini menjadi bagian dari tugas peserta atau paslon yang apabila tidak dipatuhi maka paslon bisa dikenakan sanksi administratif dan sanksi hukum. Jadi bisa efektif dan kondusif tahapan kemarin karena adanya kesadaran dan beban, tanggung jawab penerapan protokol oleh paslon," paparnya.

Ia menekankan capaian ini harus terjaga supaya pada tahapan berikutnya yakni masa kampanye kondisinya bisa kembali kondusif. "Setiap orang wajib tertib patuh terhadap protokol kesehatan dalam pilkada sesuai PKPU 13," kata Junimart.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MK: Parpol Melanggar...
MK: Parpol Melanggar Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Bakal Didiskualifikasi
Polemik Anggaran MBG...
Polemik Anggaran MBG Kental Nuansa Politik, Pengamat Kebijakan Publik: Secara Prosedural Sudah Disepakati DPR
Ungkap Alasan Tidak...
Ungkap Alasan Tidak Teliti Ijazah Presiden Selain Jokowi, Abdul Gafur: Punya Indikasi Palsu Gak?
Roy Suryo Ungkap Ada...
Roy Suryo Ungkap Ada Perbedaan di Salinan Ijazah Jokowi dari KPU
Bonatua Diperiksa Kasus...
Bonatua Diperiksa Kasus Ijazah Jokowi, Dicecar 27 Pertanyaan
Bonatua Bakal Unggah...
Bonatua Bakal Unggah Salinan Ijazah Jokowi Terlegalisir Tanpa Sensor ke Medsos, Ini Penampakannya!
DPD Perindo Jaktim Optimistis...
DPD Perindo Jaktim Optimistis Lolos Verifikasi 2027, Matangkan Struktur lewat Rakorda
DPRD Kabupaten Waropen...
DPRD Kabupaten Waropen Diminta Hentikan Proses PAW Nixon Yenusi
Pendidikan Ketua KPU...
Pendidikan Ketua KPU M Afifuddin yang Disanksi DKPP Sewa Jet Pribadi Rp90 Miliar
Rekomendasi
Ironi Kekayaan Raja...
Ironi Kekayaan Raja Thailand Vajiralongkorn Rp778 Triliun: Hampir 3 Kali Anggaran MBG, tapi Pewarisnya Tak Jelas
Petani Sawit: Margin...
Petani Sawit: Margin dan Kewenangan BUMN Tentukan Harga Jadi Beban Berat Ekosistem Sawit
Ini Daftar Negara yang...
Ini Daftar Negara yang Hukum Mati dan Rampas Aset Koruptor, Bagaimana dengan Indonesia?
Berita Terkini
Prabowo Berulang Kali...
Prabowo Berulang Kali Ingatkan Jajarannya, Tugas Berat adalah Melawan Korupsi
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Infografis
10 Wonderkid Calon Bintang...
10 Wonderkid Calon Bintang di Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved