Pilkada Serentak Tak Harus Ditunda, Ini Tujuh Alasan LSI Denny JA

loading...
Pilkada Serentak Tak Harus Ditunda, Ini Tujuh Alasan LSI Denny JA
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember 2020 mendatang menuai pro dan kontra. Foto/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 kabupaten/kota dan provinsi pada 9 Desember 2020 mendatang menuai pro dan kontra. Meskipun Pemerintah bersama dengan DPR dan KPU telah memutuskan pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun tidak sedikit pihak yang menyuarakan agar pilkada ditunda, seiring terus meningkatnya kasus COVID-19 di Tanah Air.

Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman mengatakan Pilkada Serentak 2020 tidak perlu ditunda namun cukup dilakukan modifikasi dalam teknis pelaksanaannya. Setidaknya ada tujuh alasan mengapa Pilkada Serentak 2020 harus tetap digelar tahun ini. (Baca juga: Pengamat Apresiasi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020)

Pertama alasan legitimasi. Ikrama mengatakan, jika pilkada ditunda, sebanyak 270 daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Padahal pada Februari 2021 saja ada 209 kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya.

"Legitimasi Plt tentunya berbeda dengan kepala daerah yang dipilih rakyat. Kewenangannya pun terbatas. Plt misalnya tidak bisa mengambil kebijakan yang bersifat substansial, terutama yang berdampak pada anggaran, serta tidak dapat mengambil kebijakan yang mengikat lainnya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (24/9/2020).



Di era pandemi COVID-19 seperti saat ini, kata dia, jumlah Plt kepala daerah sebanyak 49% dari total 548 kepala daerah di Indonesia itu jumlah yang terlalu banyak.

Alasan kedua yakni proporsi. Saat ini dari total 270 daerah yang menggelar pilkada hanya ada 16,3% yang masuk zona merah. Karena itu, tidak tepat jika harus pula membatalkan 83,7% wilayah lain. Untuk pilkada di wilayah zona merah, kata Ikrama, dapat dilakukan treatment khusus tanpa harus digeneralisasi untuk 83,7% wilayah lain.
"Misalnya, khusus di 16,3% kasus (44 wilayah), calon kepala daerah dilarang melakukan pengerahan massa lebih dari 5 orang," tuturnya.

Alasan ketiga yakni kepastian hukum dan politik. Ikrama mengatakan jika pilkada kembali ditunda dan menunggu vaksin dapat digunakan masyarakat hingga kini tidak ada kepastian. Para ahli pun tidak bisa memastikan kapan vaksin yang disahkah WHO dapat digunakan masyarakat.



"Pemilihan pilkada di 270 wilayah atau 49 persen dari wilayah Indonesia, itu terlalu penting jika disandarkan pada situasi yang tidak pasti," katanya.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top